Banyumas Raya
JAKARTA, – Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko angkat bicara mengenai Mayor Jenderal TNI (Purn) Kivlan Zein yg meminta perlindungan hukum kepada sejumlah pejabat negara dan pimpinan institusi TNI.
Moeldoko tidak menyampaikan secara lugas apakah para pihak-pihak itu dipersilakan atau dilarang memberikan perlindungan hukum untuk Kivlan yg menjadi tersangka masalah penyelundupan senjata ilegal, makar dan rencana pembunuhan pejabat negara itu.
Baca juga: Kivlan Zen Minta Perlindungan ke Menhan, Menko Polhukam, hingga Danjen Kopassus
Tapi, Moeldoko menegaskan bahwa proses hukum atas Kivlan tidak boleh dihentikan.
“Kita seluruh telah sepakat bahwa proses hukum berjalan. Tidak ada lagi intervensi, tak ada lagi mempertimbangkan faktor lain,” ujar Moeldoko di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Jumat (14/6/2019).
“Negara harus konsisten tegakkan hukum, tak boleh dipengaruhi oleh siapapun dan tak boleh juga mempengaruhi. Proses hukum harus berjalan dengan baik agar jangan sampai ada istilah pemerintah tak konsisten, tak tegas dan lain-lain,” lanjut dia.
Baca juga: Kapolri: Polri Tidak Pernah Katakan Bapak Kivlan Zen Dalang Kerusuhan 22 Mei
Moeldoko tak mengesampingkan jasa-jasa Kivlan pada negara selama berdinas di TNI. Namun, mempertimbangkan jasa-jasa Kivlan itu bukanlah tugas kepolisian yg mengusut perkaranya, melainkan wewenang hakim yg menyidangkan perkaranya.
“Pertimbangan itu bukan ketika ini, bukan sekarang. Nanti pas keputusan hakim ya. Dengan mempertimbangkan jasa-jasa yg bersangkutan kepada negara, dan yang lain sebagainya. Itu nanti di sidang baru mulai muncul,” ujar mantan Panglima TNI tersebut.
Baca juga: Wiranto Mengaku Belum Terima Surat Permohonan Perlindungan dari Kivlan Zen
Moeldoko pun percaya hakim tak mulai mengesampingkan jasa-jasa Kivlan sehingga sanksi hukuman buat dia atas kasusnya tak mulai seberat tuntutan. Ia meminta segala pihak bersabar hingga momen tersebut terjadi.
TNI Menolak
Diberitakan, pengacara Kivlan Zen, Tonin Tachta, mengirim surat permohonan perlindungan ke Menteri Pertahanan dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
Selain itu, Tonin juga mengirim surat permohonan perlindungan kepada Pangkostrad, Kepala Staf Kostrad, dan Danjen Kopassus.
Hal itu disampaikan Tonin ketika ditanya apakah ia mengirim surat permohonan tersebut kepada sejumlah pejabat. Tonin mengungkapkan, surat tersebut dikirim pada 3 Juni kepada beberapa menteri dan tiga pejabat militer tersebut atas permintaan Kivlan.
Baca juga: TNI Tidak Bisa Beri Perlindungan Hukum ke Kivlan Zein
Tujuan pengiriman surat tersebut buat meminta perlindungan hukum dan jaminan penangguhan kepada polisi.
“Benar (kirim surat). Adalah diajukan tanggal 3 Juni 2019. Mengirimkan surat ke Menhan, Menko Polhukam, Pangkostrad, Kastaf Kostrad dan Danjen Kopasus bagi meminta perlindungan hukum dan jaminan penangguhan di kepolisian,” papar Tonin melalui pesan singkat, Rabu (12/6/2019).
Baca juga: [BERITA POPULER] Kivlan Minta Perlindungan Pejabat | Profil 9 Hakim Konstitusi Penentu Sengketa Pilpres
Namun, Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Sisriadi menjelaskan, apabila yg diminta adalah perlindungan hukum, tentu hal itu tak bisa dipenuhi.
“Jadi yg harus dicatat adalah, tak dapat TNI memberikan perlindungan hukum. Kan Semua orang harus sama di mata hukum,” ujar Sisriadi ketika dihubungi , Kamis (13/6/2019).
Apabila Kivlan meminta bantuan hukum, TNI memiliki perangkat peraturan buat mengakomodasi hal tersebut, yakni Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1447/XII/2018 tentang Bantuan Hukum Pidana di Lingkungan TNI.
Sumber: http://nasional.kompas.com
BanyumasRaya.com
