Banyumas Raya
JAKARTA, – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menerima emas dengan berat total 500 gram dari seorang Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Proyek Sistem Penyediaan Air Minum ( SPAM) Kementerian PUPR.
Penyerahan emas itu berlangsung dalam proses penyidikan masalah dugaan suap proyek pembangunan SPAM Kementerian PUPR.
“Kami lakukan penyitaan terhadap logam mulia dari salah seorang Kasatker, dengan berat sekitar 500 gram. Lima batangan emas masing-masing (seberat) 100 gram,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (28/2/2019).
Namun demikian, Febri enggan menjelaskan secara spesifik nilai dari emas tersebut.
Baca juga: Kasus SPAM PUPR, KPK Sita Rumah dan Tanah Seorang Kasatker Proyek
Ia juga enggan menjelaskan apakah Kasatker tersebut diduga menerima emas secara langsung. Atau diduga menerima sejumlah uang yg kemudian dibelikan emas.
“Nah, itu bagian dari materi penyidikan aku kira yg mulai didalami lebih lanjut dan itu belum disampaikan sekarang. Yang kalian duga, ada kaitan sumber dananya dengan proyek penyediaan air minum di Kementerian PUPR,” kata dia.
Dalam perkara ini, KPK memutuskan delapan orang sebagai tersangka.
Empat tersangka yg diduga memberi suap adalah Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi Suharto; Direktur PT WKE Lily Sundarsih, dan beberapa Direktur PT Tashida Sejahtera Perkara (TSP) bernama Irene Irma serta Yuliana Enganita Dibyo.
Sementara empat tersangka yg diduga penerima adalah Kepala Satuan Kerja Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Strategis Lampung Anggiat Partunggul Nahat Simaremare; Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah, Kepala Satker SPAM Darurat Teuku Moch Nazar dan PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin.
Baca juga: KPK Perpanjang Masa Penahanan 4 Tersangka Kasus SPAM PUPR
Anggiat, Meina, Nazar dan Donny diduga menerima suap bagi mengatur lelang terkait dengan proyek pembangunan SPAM tahun anggaran 2017-2018 di Umbulan 3, Lampung, Toba 1, dan Katulampa.
Dua proyek lainnya adalah pengadaan pipa High Density Polyethylene (HDPE) di Bekasi dan daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.
Lelang diduga diatur sedemikian rupa agar dimenangkan oleh PT WKE dan PT TSP.
PT WKE dan PT TSP diminta memberikan fee 10 persen dari nilai proyek. Fee tersebut kemudian dibagi 7 persen bagi kepala Satker dan 3 persen buat PPK.
Sumber: http://nasional.kompas.com
BanyumasRaya.com
