ICW: Korupsi Tak Kenal Istilah Partai Oposisi Atau Pemerintah

Banyumas Raya

JAKARTA, – Keterangan terdakwa dalam masalah dugaan korupsi pengadaan e-KTP  Setya Novanto yg menyebut Puan Maharani dan Pramono Anung menerima uang panas proyek tersebut dinilai perlu langsung ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Peneliti Indonesia Corruption Watch ( ICW) Emerson Yuntho mengatakan, korupsi tidak mengenal posisi partai.

“Dalam konteks korupsi enggak pernah kenal partai oposisi atau partai pendukung pemerintah,” ujarnya dalam acara diskusi di Jakarta, Sabtu (24/3/2018).

Menurut dia, segala fraksi partai di Dewan Perwakilan Rakyat pasti terlibat dalam pembahasan proyek KTP elektronik. Apakah itu partai pendukung pemerintah ataupun partai oposisi.

“Semuanya kalau korupsi, dapet, rata itu. Kalau enggak, biasanya rame tuh ada letupan-letupan. Makanya distribusi itu nampaknya mereka mencoba membuat seluruh pihak itu kecipratan,” kata dia.

Tindak lanjut keterangan dari Setya Novanto, lanjut dia, perlu dikerjakan bagi membuktikan benar atau tidaknya Puan dan Pramono menerima uang proyek KTP elektronik.

“Di proyek e-KTP Setya Novanto disebut-sebut memperkaya diri sendiri dan dianggap menerima Rp 71 miliar. Pertanyaannya adalah, apakah uang itu diambil sendiri oleh dibagi-bagikan nih biar enggak ramai,” kata dia.

Sebelumya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengaku kenal dengan pengusaha Made Oka Masagung, salah sesuatu tersangka dalam masalah korupsi proyek e-KTP.

Namun, Pramono membantah terlibat kongkalikong dengan Made Oka demi memuluskan proyek e-KTP.

Sementara itu Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani juga membantah pernyataan Setya Novanto. Dia menuturkan, tudingan Novanto sama sekali tak benar. Meski begitu, Puan mengakui bahwa dia mengenal Made Oka.

“Saya kenal dengan Made Oka karena kebetulan beliau itu teman keluarga bung karno,” ujarnya di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (23/3/2018).

Para elite Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) membantah keras pernyataan Setya Novanto itu.

PDI-P mengungkapkan posisinya ketika proyek itu dibahas sejak 2010 silam. Saat itu, PDI-P menyebutkan sebagai partai oposisi sementara proyek KTP elektronik yaitu proyek pemerintah.

Sumber: http://nasional.kompas.com
BanyumasRaya.com