Banyumas Raya
JAKARTA, – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Fadli Zon menilai, seharusnya Presiden Joko Widodo dapat mendorong pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) masalah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.
Pasalnya, sesuatu tahun sejak penyiraman air keras terhadap Novel, kepolisian belum juga mengungkap pelakunya.
“Ya, ini kan telah setahun lebih. Sekarang harusnya tak boleh kemudian ini berlarut-larut seperti itu,” ujar Fadli ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/4/2018).
“Kalau ini tak tuntas, ya harusnya dibentuk saja Tim Gabungan Pencari Fakta atau semacam itu,” tambah dia.
(Baca juga : Istana: Protes Kasus Novel ke Kepolisian, Jangan ke Presiden)
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Fadli Zon ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/4/2018).Fadli memandang penyidik Polri memiliki kemampuan bagi menuntaskan perkara Novel.
Namun, persoalannya terletak pada niat penegak hukum bagi mengungkap auktor intelektual di balik perkara tersebut.
“Persoalannya menurut aku sederhana saja. Polisi milik kemampuan yg tinggi kok kalau mau mengungkap siapa yg berada di belakang ini. Masalahnya mau apa enggak?” kata politisi Partai Gerindra itu.
Di sisi lain, lanjut Fadli, Presiden Jokowi sudah berkali-kali meminta kepolisian serius dalam menuntaskan perkara Novel.
(Baca juga : Moeldoko: Beri Kesempatan Presiden Berpikir yg Lebih Besar dari Kasus Novel)
Fadli berpendapat, seandainya masalah Novel tak tuntas, maka masyarakat mulai melihat ada masalah dalam garis komando antara presiden dengan kepolisian.
“Ini telah ngomong berkali-kali enggak efektif, jadi presiden sendiri enggak milik rentang kendali kebawahnya. enggak tau sistem leadershipnya seperti apa, yg jelas dia (Presiden Jokowi) seperti tak milik rentang kendali. Untuk urusan seperti ini saja enggak bisa, apalagi urusan lain,” tutur Fadli.
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menolak seandainya Presiden Jokowi disalahkan atas mandeknya pengusutan perkara penyerangan terhadap Novel Baswedan.
Menurut Moeldoko, protes atas masalah Novel yg mangkrak harusnya ditujukan kepada kepolisian.
“Kalau protes, ya protes lah kepada kepolisian, jangan protes kepada Presiden dong,” kata Moeldoko di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.
(Baca juga : Polri Yakin Terungkapnya Kasus Novel Baswedan Hanya Masalah Waktu)
Moeldoko mengatakan, sampai ketika ini Presiden masih menyerahkan sepenuhnya kepada polisi buat menemukan pelaku penyerangan Novel.
Oleh karena itu, Jokowi belum memenuhi tuntutan masyarakat bagi membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF).
“Ini sekali lagi dalam konteks hukum presiden itu mengurangi jangan sampai banyak intervensi pemerintah,” kata Moeldoko.
Novel Baswedan disiram air keras oleh orang tidak dikenal pada 11 April 2017 lalu. Setahun lebih berlalu, para pelaku belum tertangkap meskipun polisi telah merilis sketsa beberapa wajah pelaku.
Lantaran tak ada perkembangan pengusutan di Kepolisian, Presiden didesak berbagai pihak tim gabungan pencari fakta bagi mengusut perkara tersebut.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto sebelumnya mengatakan, Polri belum patah semangat mengungkap tuntas perkara Novel Baswedan.
“Kami tak main-main. Saya kan berapa kali bilang, kalian optimistis dapat terungkap. Ini cuma persoalan waktu,” ujar Setyo di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Kamis (12/4/2018).
Setyo mengatakan, ketika ini belum perlu dibentuk tim gabungan pencari fakta. Polri masih dapat melakukan penyidikan sendiri bekerjasama dengan KPK.
“Karena TGPF ujungnya ke mana? Kan penyidikan juga, karena TGPF kan tak mampu segera ke kejaksaan,” kata Setyo.
Sumber: http://nasional.kompas.com
BanyumasRaya.com
