Banyumas Raya
JAKARTA, – Bupati nonaktif Hulu Sungai Tengah Abdul Latif didakwa menerima suap Rp 3,6 miliar. Suap tersebut diberikan oleh Direktur PT Menara Agung Pusaka Donny Witono yg yaitu kontraktor di Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan.
“Terdakwa menerima hadiah, merupakan menerima uang yg jumlahnya sebesar Rp 3,6 miliar,” ujar jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Kresno Anto Wibowo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (24/5/2018).
Menurut jaksa, uang tersebut diberikan karena Abdul Latif sudah mengupayakan PT Menara Agung Pusaka memenangkan lelang dan mendapatkan proyek pekerjaan pembangunan ruang perawatan kelas I, II, VIP dan super VIP di RSUD H Damanhuri Barabai tahun anggaran 2017.
Pada Maret-April 2016, menurut jaksa, Abdul Latif memanggil Fauzan Rifani selaku Ketua Kadin Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
Baca juga: KPK: Bupati Hulu Sungai Tengah Pakai Gratifikasi bagi Beli 23 Unit Mobil Mewah
Dalam rapat itu, berdasarkan dakwaan, Terdakwa memberikan arahan agar Fauzan meminta fee kepada para kontraktor yg mendapatkan proyek di Pemkab Hulu Sungai Tengah.
Masing-masing yakni fee sebesar 10 persen buat proyek pekerjaan pembangunan jalan. Kemudian, pekerjaan bangunan sebesar 7,5 persen dan pekerjaan lainnya 5 persen.
Jumlah tersebut dihitung dari setiap nilai kontrak yg telah dipotong pajak.
Dalam perkara ini, awalnya Abdul Latif selaku bupati meminta agar Donny menyediakan fee sebesar 10 persen dari nilai kontrak, apabila ingin perusahaannya dimenangkan.
Namun, Donny meminta agar fee diturunkan menjadi 7,5 persen. Setelah itu, Abdul Latif menyetujuinya.
Menurut jaksa, setelah terjadi kesepakatan, PT Menara Agung Pusaka dinyatakan sebagai pemenang lelang. Sebagai kelanjutan atas kesepakatan, terdakwa memberikan beberapa lembar bilyet giro kepada Fauzan Rifani pada April 2017.
Adapun, pencairan dikerjakan dalam beberapa tahap. Pertama, Rp 1,8 miliar setelah pencairan uang muka proyek dan Rp 1,8 miliar setelah pekerjaan selesai.
Abdul Latif didakwa melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.
Sumber: http://nasional.kompas.com
BanyumasRaya.com
