Banyumas Raya
Jakarta – Dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, yg pada 2019 diestimasikan berjumlah 267 juta jiwa, Indonesia memiliki peluang dan tantangan mengelola jumlah sumber daya manusia (SDM).
Apalagi seandainya Indonesia tidak dapat mengendalikan jumlah pertumbuhan penduduk dan mulai membebani kebutuhan pangan, membengkakkan anggaran sosial dan pendidikan, serta berpotensi menciptakan kerawanan sosial karena kepadatan jumlah penduduk yg berlebih.
Jika hal ini tak disadari, ledakan jumlah penduduk mulai menjadi tantangan terberat pemerintahan mendatang.
Ledakan jumlah penduduk mulai menjadi persoalan awal yg memunculkan problem turunan yg lebih gawat, seperti persoalan peningkatan tajam kebutuhan pangan, problem gizi buruk untuk balita, serta potensi persoalan angka pengangguran yg meroket hingga kerawanan sosial.
Indonesia masih menghadapi persoalan stunting yg cukup gawat di sejumlah daerah.
Karena itu, tak salah seandainya program KB di jaman Soeharto dicontoh karena berhasil mengendalikan persoalan kependudukan serta menjadi modal pembangunan ekonomi.
Program KB jaman Soeharto dinilai berhasil dan sukses oleh dunia.
Waktu itu, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 1800 sebanyak 18 juta jiwa dan bertambah menjadi 40 juta jiwa pada tahun 1900. Namun, di tahun 2000, jumlahnya naik lima kali lipat menjadi 205 juta jiwa.
Meski terjadi kenaikan cukup tinggi, angka tersebut lebih rendah dibanding prediksi para ahli bahwa penduduk Indonesia mulai mencapai 285 juta jiwa pada tahun 2000.
Hal itu memperlihatkan peran dari program KB. Sebanyak 80 juta kelahiran tercegah di tahun 2000. Dan meningkat menjadi 100 juta kelahiran di tahun 2009.
Laju pertumbuhan penduduk Indonesia juga turun dari 2,32 persen menjadi 1,3 persen. Setiap tahun ada sekitar 3 juta sampai 3,5 juta jiwa penambahan penduduk Indonesia. Ini setara dengan sesuatu negara Singapura.
Sejumlah kepala daerah dan jajarannya pun mengakui manfaat program KB. Program keluarga berencana (KB) ini yaitu salah sesuatu program sukses.
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo juga mengomentari hal itu setelah dilantik, Senin lalu.
“Saya jadi kepala daerah tujuh tahun. Menurut aku kebijakan itu mengenai seluruh orang, tetapi tak seluruh orang itu sama. Kalau misalkan aku milik anak empat itu mampu mengatasi semua, tetapi belum tentu orang yg prasejahtera mampu mengatasi seluruh persoalan di keluarga,” kata Hasto, seperti yg dikutip dari siaran pers, Jakarta, Kamis, (04/07/2019).
Hasto menjelaskan pula bahwa kependudukan yaitu sebuah struktur dalam pembangunan nasional yg harus dijaga betul proporsi dari segi rentang usianya.
Dia berharap Indonesia dapat lebih lama menikmati bonus demografi dari jumlah penduduk usia produktif yg lebih banyak ketimbang penduduk dalam rentang usia tak produktif.
Pemerintah perlu menjaga angka fertilitas total 2,1 per perempuan usia subur buat menikmati bonus demografi lebih lama.(tka)
Sumber: http://gayahidup.inilah.com
BanyumasRaya.com
