Banyumas Raya
Jakarta – Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GP Farmasi) menyampaikan, bahwa ada peluang buat meningkatkan pelayanan yg komprehensif dan lebih bermutu dapat dilakukan.
Hal tersebut dapat dengan tanpa meningkatkan beban buat BPJS Kesehatan dan Pemerintah bisa diwujudkan melalui penerapan Perpres 82/2018 pada skema Free & Fee.
“Pada skema Free, peserta kategori Penerima Bantuan iuran secara gratis dirancang buat menerima perawatan dasar (basic treatment) pada kelas Rumah Sakit tertentu serta pemberian obat basic yg sesuai ketentuan.
Direktur Eksekutif GP Farmasi Indonesia, Drs. Dorodjatun Sanusi, MBA menyampaikan pada skema Fee peserta yg secara mandiri membayarkan tambahan obat mulai mendorong baik pada Rumah Sakit maupun Pedagang Besar Farmasi (PBF).
Melalui rancangan seperti ini peserta diberikan jumlah obat yg sesuai dengan penyakitnya, sehingga mereka tak perlu direpotkan dengan pembatasan yg selama ini diterapkan.
“Dengan demikian proses perawatan menjadi lebih optimal dan kualitas hidup pasien menjadi lebih baik,” kata Direktur Eksekutif GP Farmasi Indonesia, Drs. Dorodjatun Sanusi, MBA dalam sesi Diskusi Media bertajuk “Evaluasi Kinerja BPJS Kesehatan dalam Aspek Pelayanan Pasien” yg diselenggarakan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), di Kantor Pusat PB IDI, Jakarta, Senin (25/03/2019).
Untuk mendukung skema yg diusulkan tersebut, pelibatan asosiasi profesi (dokter dan spesialis) berperan utama agar bisa menyusun petunjuk pelaksanaan yg detil atas kewajiban rincian komponen obat per macam penyakit yg sesuai dengan International Therapeutic Management.
GP Farmasi berharap pihaknya bisa berkolaborasi dengan PB IDI, asosiasi profesi, dan asosiasi rumah sakit buat secara bersama-sama mendorong penerapan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan agar tak terjadi defisit BPJS Kesehatan.
“Supaya menciptakan tekanan (pressure) yg cukup kepada pembuat kebijakan. Masyarakat yg memang bisa dan bersedia bagi membayar lebih semestinya diberikan peluang, dan jangan terlalu dibatasi,” pungkas Dorojatun.
Senada dengan semangat bagi menyempurnakan pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), IDI menyepakati atas mendesaknya upaya tersebut yg didorong oleh berbagai pihak pemangku kepentingan. (tka)
Sumber: http://gayahidup.inilah.com
BanyumasRaya.com
