Menkes Keluarkan Indeks Pembangunan Kesehatan

Banyumas Raya

Jakarta – Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) 2018 sudah resmi dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI yg diluncurkan oleh Menteri Kesehatan, Nila Moeloek.

Tujuan dikeluarkannya nilai indeks ini buat melihat perkembangan status kesehatan masyarakat kabupaten/kota di Indonesia.

Peringkat provinsi tertinggi dan terendah ditingkat nasional tak mengalami perubahan antara tahun 2013 dan tahun 2018. Peringkat paling tinggi masih melekat pada provinsi Bali.

Menkes Nila menyampaikan dari data IPKM 2018 banyak keterangan yg mampu dimanfaatkan. Indikator-indikator penyusun IPKM mencerminkan capaian program, sebagai potret capaian pembangunan kesehatan wilayah.

Tiga kali Riskesdas yg memberi gambaran kabupaten/kota sudah dilaksanakan di Indonesia, merupakan pada tahun 2007, 2013 dan 2018. Hasilnya telah dimanfaatkan bersama bagi masukan perencanaan dan perumusan kebijakan kesehatan.

“Untuk mengetahui pencapaian pembangunan kesehatan, perlu adanya sesuatu indikator kunci yg menggambarkan sampai tingkat kabupaten/kota. Untuk keperluan itulah, Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) disusun dan dikembangkan,” ungkap Menkes Nila, baru – baru ini.

Kepala Badan Litbangkes dr. Siswanto, MHP, DTM menyampaikan IPKM 2018 disusun dengan memanfaatkan sumber data Riskesdas 2018, Susenas Maret 2018 terintegrasi Riskesdas 2018, dan pendataan Potensi Desa (Podes) 2018. Secara umum nilai IPKM tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan IPKM tahun 2013.

Kesenjangan nilai IPKM kabupaten/kota masih bervariasi antar provinsi. Meskipun mengalami peningkatan, namun pada sub indeks penyakit tak menular mengalami penurunan.

Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) 2018 dihitung dengan memakai model IPKM yg dikembangkan tahun 2013. Indeks ini mengikutsertakan 30 indikator kesehatan yg dikelompokan menjadi tujuh sub indeks.

Dalam buku IPKM 2018 menyajikan capaian IPKM Tahun 2013 dan 2018. Berupa capaian sub indeks penyusun IPKM dan kesenjangan yg terjadi antar kabupaten atau kota dalam provinsi.

Hasil dari IPKM 2018 ini sudah diketahui Provinsi Bali menempati peringkat tertinggi IPKM, sementara peringkat terendahnya adalah Provinsi Papua.

Kesenjangan pada tahun 2018 kelihatan lebar di Provinsi Papua. Hal ini harus menjadi perhatian karena selama periode lima tahun, Provinsi Papua tak mengalami peningkatan bahkan kesenjangannya masih lebar.

Selin itu, diketahui juga 10 kabupaten/kota yg mencapai IPKM tertinggi yakni Gianyar, Solok, Kota Magelang, Tabanan, Kota Denpasar, Badung, Kota Salatiga, Sarolangun, Sleman, dan Kota Blitar.

Sementara 10 kabupaten/kota yg mencapai IPKM terendah adalah Pegunungan Arfak, Deiyai, Yalimo, Mamberamo Raya, Puncak, Pegunungan Bintang, Nduga, Tolikara, Dogiyai, dan Paniai.

Hasil tersebut mampu dimanfaatkan oleh pemerintah pusat bagi memberikan advokasi persoalan spesifik ke pemerintah daerah. Sedangkan bagi pemerintah daerah dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja program dimasing-masing daerah.(tka)
Sumber: http://gayahidup.inilah.com
BanyumasRaya.com