Paris Membara: Protes Biaya Hidup Berujung Penjarahan, 1.800 Orang Ditangkap

PARIS – Demonstrasi besar-besaran menentang kenaikan biaya hidup di Prancis berujung kerusuhan pada Sabtu (17/10/2026). Aksi yang berlangsung di sejumlah kota itu diwarnai bentrokan dengan polisi, pembakaran kendaraan, perusakan fasilitas publik, dan penjarahan toko.

Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nuñez melaporkan, sebanyak 1.800 orang telah ditangkap hingga Minggu (18/10/2026). Sementara itu, aparat kepolisian di wilayah Paris mencatat 855 penangkapan terkait kekerasan selama demonstrasi.

Kerusuhan tersebut menjadi salah satu gelombang kekerasan sipil terbesar di Prancis dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah kini menghadapi tekanan untuk memulihkan keamanan sekaligus merespons keresahan masyarakat terkait kondisi ekonomi dan pelayanan publik.

Ratusan Ribu Orang Turun ke Jalan

Aksi demonstrasi berlangsung di berbagai wilayah Prancis, dipicu oleh kenaikan biaya hidup, tingginya harga bahan bakar, menurunnya daya beli masyarakat, serta keluhan mengenai kondisi pendidikan dan pelayanan publik.

Kementerian Dalam Negeri Prancis memperkirakan sekitar 550.000 orang mengikuti demonstrasi di seluruh negeri. Sementara itu, penyelenggara aksi memperkirakan jumlah peserta mencapai sekitar 800.000 orang.

Di Paris, sekitar 110.000 orang dilaporkan mengikuti demonstrasi. Banyak peserta menyampaikan tuntutan secara damai, tetapi sejumlah kelompok kemudian terlibat bentrokan dan aksi perusakan.

Kerusuhan juga dilaporkan terjadi di Marseille, Lyon, Bordeaux, Lille, dan sejumlah kota lainnya.

Toko Dijarah, Kendaraan Dibakar

Di Paris, kelompok bertopeng dilaporkan menyerang sejumlah toko, merusak jendela pertokoan, dan membakar kendaraan di jalanan.

Kawasan Place de la République menjadi salah satu titik ketegangan. Polisi menggunakan gas air mata untuk membubarkan kelompok yang terlibat bentrokan.

Sejumlah toko di kawasan pusat perbelanjaan juga mengalami kerusakan dan penjarahan. Laporan Reuters menyebut upaya pembobolan Galeries Lafayette, perusakan toko Lacoste, serta penjarahan sejumlah gerai lainnya.

Kerusakan tidak hanya terjadi di ibu kota. Di Lyon, kantor pariwisata dilaporkan dijarah dan terbakar. Sementara itu, di Marseille, sejumlah pertokoan dan fasilitas kepolisian mengalami kerusakan.

Di Kota Limoges, gedung balai kota bersejarah berusia sekitar 143 tahun terbakar setelah sekelompok orang memasuki bangunan tersebut.

Peristiwa itu menimbulkan kekhawatiran mengenai dampak kerusuhan terhadap fasilitas publik dan kegiatan ekonomi setempat.

Polisi Gunakan Gas Air Mata dan Meriam Air

Aparat keamanan Prancis mengerahkan pasukan pengendalian massa untuk menghadapi kelompok yang melakukan penyerangan dan perusakan.

Gas air mata dan meriam air digunakan di sejumlah lokasi ketika bentrokan meningkat. Petugas juga melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam tindak kekerasan.

Perdana Menteri Prancis Sébastien Lecornu mengecam aksi pembakaran dan penjarahan. Pemerintah menegaskan bahwa hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi harus dibedakan dari tindakan kriminal yang membahayakan orang lain dan merusak fasilitas umum.

Menurut laporan terbaru, sedikitnya 150 polisi dan personel gendarmerie mengalami luka-luka dalam rangkaian kerusuhan tersebut.

Presiden Emmanuel Macron juga dijadwalkan menyampaikan pernyataan kepada publik menyusul meningkatnya ketegangan di berbagai wilayah.

Pemerintah Hadapi Tekanan Ekonomi dan Sosial

Kerusuhan kali ini berawal dari keresahan yang telah berkembang selama beberapa pekan, termasuk aksi mahasiswa yang mempersoalkan kondisi pendidikan.

Tuntutan tersebut kemudian meluas dengan keterlibatan serikat pekerja dan kelompok masyarakat yang menyoroti kenaikan harga kebutuhan hidup, upah, pensiun, serta penurunan daya beli.

Gelombang demonstrasi ini mengingatkan sebagian masyarakat pada gerakan Yellow Vests atau rompi kuning yang muncul pada 2018 dan dipicu oleh persoalan biaya hidup serta kebijakan bahan bakar.

Namun, demonstrasi terbaru melibatkan beragam kelompok dengan tuntutan yang tidak sepenuhnya sama.

Pemerintah Prancis kini harus menghadapi dua persoalan sekaligus: menangani pelaku kekerasan dan merespons keluhan sosial-ekonomi yang mendorong masyarakat turun ke jalan.

Warga Diimbau Menghindari Kawasan Rawan

Kerusuhan yang berlangsung di sejumlah kota membuat situasi keamanan masih perlu dipantau secara cermat.

Warga maupun wisatawan di Prancis disarankan mengikuti arahan aparat setempat, menghindari lokasi demonstrasi dan kerumunan yang berpotensi berubah menjadi bentrokan, serta memeriksa informasi transportasi sebelum melakukan perjalanan.

Bagi warga negara asing, termasuk warga negara Indonesia (WNI), informasi mengenai keamanan dan kemungkinan gangguan perjalanan sebaiknya diperoleh melalui otoritas setempat dan perwakilan diplomatik Indonesia.

Hingga laporan ini disusun, belum tersedia konfirmasi resmi yang dapat dijadikan dasar untuk memastikan ada atau tidaknya WNI yang menjadi korban dalam kerusuhan tersebut.

Pemerintah Prancis masih melakukan pendataan kerusakan dan penyelidikan terhadap para pelaku. Situasi keamanan di Paris dan kota-kota lainnya menjadi perhatian utama setelah demonstrasi yang awalnya menyoroti persoalan ekonomi berubah menjadi kekerasan dan penjarahan.