Banyumas Raya
JAKARTA, .com – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengusulkan supaya kurikulum pendidikan di Indonesia memuat pengetahuan tentang melawan radikalisme.
Hal ini buat memastikan supaya anak terlindungi dari infiltrasi tindakan radikal.
Menurut Ketua KPAI Susanto, usul ini sudah disampaikan ke pihak terkait, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudataan (Kemendikbud), Kementerian Agama (Kemenag), hingga Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).
“KPAI memang dimandatkan oleh Undang-Undang kan bagi melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak,” kata Susanto di kantor KPAI, Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2019).
Baca juga: Tim INAFIS Identifikasi Jasad Istri dan Anak Terduga Teroris di Sibolga
“Untuk memastikan anak itu terlindungi dari infiltrasi radikalisme, maka KPAI merekomendasikan kepada segala sektor agar memastikan bahwa counter radikal itu terinsert dalam kurikulum,” sambungnya.
Susanto mengatakan, ketika ini Kemendikbud tengah menyusun panduan buat guru mencegah penyebaran radikalisme di kalangan sekolah.
Ia menambahkan, ketika ini kecenderungan infiltrasi radikalisme pada anak telah bergeser.
Sebelumnya, infiltrasi banyak memakai oknum guru atau jaringan-jaringan yang lain yg gampang terdeteksi. Tapi, ketika ini, infiltrasi radikalisme justru memasuki ruang keluarga, seperti melalui orang tua.
Baca juga: Polisi Belum Bisa Pastikan Jumlah Anak yg Tewas di Rumah Terduga Teroris di Sibolga
“Orang tua yg seharusnya jadi proteksi untuk anak, justru mereka menjadi mentor bagi mendoktrin perspektif radikalisme,” ujar Susanto.
Oleh karena itu, perlu ada strategi-strategi yang lain bagi mencegah infiltrasi radikalisme pada anak masuk melalui pihak yg tidak terdeteksi.
“Saya kira kalau ada pola-pola baru, harus ada metode baru, ada strategi baru bagi mendeteksi infiltrasi radikalisme yg dikerjakan oleh orang tua pada anak. Karena memang kalau polanya berubah, maka strateginya juga berubah,” katanya.
Sumber: http://nasional.kompas.com
BanyumasRaya.com
