Banyumas Raya
JAKARTA, – Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Priyo Budi Santoso, mengatakan, pihaknya merasa dirugikan atas kampanye hitam terhadap calon presiden nomor urut 02 Joko Widodo yg diduga dikerjakan relawan BPN di Makassar, Sulawesi Selatan.
Ia menyebutkan, BPN merasa dirugikan karena tidak pernah membenarkan kampanye hitam sebagai cara kampanye.
“Ya pastilah kita merasa rugi, karena kalian enggak perintah, garis dari BPN Nomor 02 tak ada semacam itu,” kata Priyo ketika ditemui di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (6/3/2019).
Menurut Priyo, baik Prabowo maupun Sandiaga sudah melarang kubunya bagi menggunakan cara-cara kampanye yg tak baik.
Baca juga: Beredar Video Jika Jokowi Terpilih Pendidikan Agama Islam Dihilangkan, Bawaslu Cari Pelaku
Priyo mengklaim, BPN terus berupaya memakai cara kampanye yg baik. Meski demikian, ia mengklaim BPN tidak mampu mengontrol metode kampanye hitam yg mungkin dikerjakan relawan di lapangan.
“Kalau di lapangan kami tak mampu mengontrol apa yg terjadi,” ujar Priyo.
BPN cenderung menyerahkan proses dugaan pelanggaran pemilu ini kepada KPU dan Bawaslu yg dianggap menjadi “wasit”.
Oleh karena itu, ia meminta beberapa lembaga penyelenggara pemilu itu tegas dan netral dalam semua tahapan pemilu.
“Kami juga mengimbau di sini segala aparat negara hari ini betul-betul diuji netralitasnya buat memayungi seluruh pihak,” kata Priyo.
Baca juga: Penjelasan PKS soal Wanita di Video Jika Jokowi Terpilih, Pelajaran Agama Islam Dihapus
Baru-baru ini, beredar video di media sosial di mana seorang ibu yg diduga berkampanye hitam terhadap Joko Widodo (Jokowi). Diduga, hal itu dikerjakan di Makassar, Sulawesi Selatan.
Dalam video berdurasi 45 detik itu, si ibu yg kelihatan tengah bertamu ke rumah salah seorang warga, menyampaikan bahwa pemerintahan Jokowi mulai menghapus kurikulum agama dan menghapus pesantren.
“Kalau kalian pilih Prabowo itu, kami pikirkan nasib agama kita, anak-anak kalian walaupun kami tak menikmati.Tapi besok lima tahun atau 10 tahun mulai tiba ini, apakah kalian mau kalau pelajaran agama dihapuskan oleh Jokowi bersama menteri-menterinya,” kata ibu tersebut, dilihat dari rekaman video.
“Itu kan salah sesuatu programnya mereka. Yang pertama, pendidikan agama di hapus di sekolah sekolah. Terus rencananya mereka itu menggantikan pesantren Itu mulai menjadi sekolah umum dan berbagai jenis cara buat ini,” lanjut dia.
Video ini menjadi salah sesuatu yg dilaporkan Direktur Hukum dan Advokasi TKN Jokowi-Ma’ruf, Ade Irfan Pulungan, ke Kantor Badan Reserse Kriminal Polri, Rabu (6/3/2019).
Sumber: http://nasional.kompas.com
BanyumasRaya.com
