Banyumas Raya
JAKARTA, – Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar Agung Laksono mengatakan, ada alasan yang lain mengapa partainya memilih Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
Airlangga dipilih salah satunya karena dianggap cocok menjadi pendamping Joko Widodo dalam Pemilihan Presiden 2019.
“Pada ketika Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) partai tak cuma mencari ketua umum, tetapi sekaligus mencari (sosok) apakah dia kompatibel sebagai calon wakil presiden. Apa dapat pas. Sudah dipikirkan apa mampu sesuatu paket,” kata Agung, di Kantor Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957, Jakarta, Rabu (14/3/2018).
Baca juga: Ulama Kalsel Usulkan Jokowi Gandeng Tokoh Agama di Pilpres 2019
Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar, sekaligus Ketua Umum Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957, Agung Laksono saat memberikan informasi pers di Kantor PPK Kosgoro 1957, Jakarta, Rabu (14/3/2018). Menurut Agung, saat Munaslub, mayoritas kader partai menghendaki Menteri Perindustrian RI itu tidak cuma sebagai pemimpin partai, tapi juga sebagai kandidat pendamping Jokowi di Pilpres 2019.
“Pilihan peserta Munaslub juga begitu. Tidak cuma sekadar memilih calon ketua umum. Tapi juga ketua umum yg mampu ditindaklanjuti sebagai calon wakil presiden,” kata Agung.
Oleh karena itu, kata Agung, Golkar berharap Jokowi memilih Airlangga Hartarto sebagai pendampingnya.
Baca juga: Ketum PPP: Jokowi dan Prabowo Sepakat Rematch di Pilpres 2019
“Kami berharap, calon wakil presidennya ( Jokowi) itu adalah Ketua Umum Partai Golkar. Tentu Pak Airlangga Hartarto,” kata dia.
Apalagi, ketika ini ada dorongan dari internal partai. Hanya saja, kata Agung, partainya tidak ingin buru-buru dan masih mencermati gelagat serta dinamika politik yg ada.
“Itu tak tertutup kemungkinan. Artinya melihat perkembangan, peluangnya, kebutuhannya, dinamikanya seperti apa, harus kami pertimbangkan,” kata dia.
Jokowi ketika ini telah mendapat dukungan dari lima parpol di Dewan Perwakilan Rakyat bagi kembali maju sebagai capres 2019. Kelima parpol tersebut, yakni PDI-P, Golkar, Nasdem, PPP dan Hanura. Masih ada lima parpol yang lain yg belum menentukan sikap, yakni Gerindra, PKS, PAN, PKB dan Demokrat.
Sumber: http://nasional.kompas.com
BanyumasRaya.com
