Banyumas Raya
JAKARTA, .com – Anggota tim advokasi dan hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ansori Sinungan, menyampaikan setiap masalah pelanggaran HAM berat di masa dulu mulai dilihat terlebih lalu bagi menentukan pendekatan penyelesaiannya.
Selama ini, terdapat beberapa penyelesaian yg diperbincangkan, merupakan jalur yudisial atau melalui proses hukum, dan di luar jalur hukum atau non-yudisial.
Ansori mengakui bahwa pihaknya tidak menutup kemungkinan terhadap kedua pilihan tersebut.
Hal itu diungkapkannya ketika acara bedah visi misi bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Rabu (20/2/2019).
“Kalau kasusnya memang mampu diselesaikan secara yudisial kenapa tidak, tapi kalau memang telah sulit dikerjakan secara yudisial kenapa itu tak kalian selesaikan melalui proses non-yudisial,” terang Ansori.
Baca juga: Komnas HAM Kirim Balik 7 Berkas Perkara Pelanggaran Berat HAM ke Kejagung
Kemudian, juru bicara Direktorat Advokasi BPN Prabowo-Sandiaga, Habiburokhman, menambahkan bahwa penyelesaian kasus HAM tidak terlepas dari penegakan hukum.
Oleh karena itu, salah sesuatu komitmen yg ia sampaikan adalah agar Jaksa Agung yg terpilih tidak berlatar belakang atau berafiliasi dengan partai politik tertentu.
“Menurut aku utama penunjukkan Jaksa Agung bukan kader partai politik dan tak berlatar belakang kedekatan dengan kelompok politik tertentu,” terang Habiburokhman, pada kesempatan yg sama.
Politisi Partai Gerindra ini menjelaskan, seorang Jaksa Agung yg independen mulai terhindar dari tudingan-tudingan berbau politis atas tindakannya.
Misalnya sebuah masalah yg dikatakan sesuatu pihak telah memiliki cukup bukti bagi ditingkatkan statusnya menjadi penyidikan.
Baca juga: Penanganan Perkara Mandek, Komnas HAM Tawarkan Tim Penyidik Gabungan dengan Kejagung
Habiburokhman mengatakan, tudingan mulai muncul seandainya hal tersebut ditolak oleh Jaksa Agung yg memiliki latar belakang politik.
Jaksa Agung mampu dituding mengambil keputusan pemberhentian masalah karena pihak yg terlibat memiliki kedekatan secara politik.
Hal itu yg ingin dihindari oleh Prabowo-Sandiaga seandainya terpilih nantinya.
“Ketika JA seorang yg benar-benar independen, profesional, tuduhan-tuduhan tersebut mampu dijawab. Kalau toh memang dikatakan tak ada bukti dan yang lain sebagainya, tentu kalau JA orang yg paling bertanggung jawab, orang yg dipercaya, itu dapat diambil sebagai pegangan,” ungkap dia.
“Begitu juga sebaliknya, misalnya ditindaklanjuti karena buktinya kuat, orang juga enggak mulai curiga ini gorengan-gorengan politik,” lanjutnya.
Sumber: http://nasional.kompas.com
BanyumasRaya.com
