Mohon tunggu, konten utama Anda akan muncul dalam 5 detik...
Banyumas Raya
Jakarta – Salah sesuatu keadaan yg bisa diangkat dan telaah lebih lanjut terkait 4 tahun implementasi JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) dan Permasalahan pelayanan kesehatan terutama buat pasien penyakit kronis.
Hal ini misalnya adalah buat para pasien Gagal Ginjal Kronis (GGK) tahap akhir yg harus menjalani perawatan dialisis.
Pada salah sesuatu sesi plenary InaHEA juga dibahas melalui sebuah diskusi kebijakan dengan topik A comprehensive view toward ESRD cost and modality. Seperti kalian tahu bahwa pasien dialisis harus menjalani prosedur ini sepanjang hidupnya, sebagai bentuk terapi pengganti ginjal yg telah tak bisa berfungsi secara normal.
Artinya, pemerintah beserta segala pemangku kepentingan tak mampu menutup mata terhadap dampak ekonomi dan sosial dari populasi ini baik jangka pendek dan jangka panjang. Biaya dialisis yg ditanggung oleh BPJS Kesehatan pada 2 tahun terakhir 2016 dan 2017 adalah 3,9 T dan melonjak ke angka 4,6 T, menempati posisi kedua tertinggi dari biaya penyakit yg ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
Jika dibedah lebih lanjut pada tahun 2017 berdasarkan jumlah kunjungan 4.200.678 dan jumlah pasien dialisis berdasarkan nomor kartu kepesertaan merupakan 73.737 pasien, didapatkan rata-rata kunjungan adalah 56 kali per tahun. Angka ini cuma 58 persen dari idealnya jumlah kunjungan 96 kali setahun (dengan asumsi 8 kali kunjungan per bulan).
Artinya, utilisasi hemodialisa masih belum optimal, apakah faktor kepatuhan pasien, faktor pasien meninggal dunia, atau adanya hambatan akses pasien bagi mendapatkan perawatan, seperti proses rujukan berjenjang yg berbelit, atau minimnya jumlah fasilitas hemodialisis.
Kenyataan yg terjadi dengan tingginya defisit yg dialami oleh BPJS Kesehatan harus disoroti dan ditindaklanjuti secara serius. Biaya penyakit katastropik yg cukup tinggi seperti contohnya dialisis tak mampu diabaikan.
“Kami mengapresiasi berjalannya program JKN, namun masih banyak yg perlu dibenahi khususnya kemudahan buat pasien dialisis mendapatkan layanan yg berkualitas baik melalui hemodialisis maupun CAPD,” kata Ketua Perhimpunan Nefrologi lndonesia, dr. Aida Lydia, PhD., Sp. PD-KGH, di acara InaHEA, Jakarta, Rabu, (31/10/2018).
CAPD mampu menjadi salah sesuatu alternatif terapi pengganti ginjal yg mampu meningkatkan kualitas hidup pasien GGK dan sekaligus menjadi solusi pengendalian biaya kesehatan negara. Saat ini sangat terbatas penyedia CAPD di Indonesia. Ditambah dengan belum siapnya sistem distribusi dan rendahnya edukasi baik kepada pasien dan dokter menyebabkan pertumbuhan jumlah pasien CAPD dari tahun ke tahun sangat lambat.
“Saat ini kita sedang menjalankan sebuah uji mencoba peningkatan cakupan pelayanan CAPD di Jawa Barat, yg hasilnya diharapkan di akhir tahun 2018 dan bisa menjadi sebuah rujukan buat kebijakan nasional. Program yg kita inisiasi ini diharapkan bisa menjadi salah sesuatu solusi pengendalian biaya hemodialisa. Target kita adalah meningkatkan jumlah pasien CAPD dari 3 persen menjadi 30 persen,” demikian disampaikan oleh Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan, Kemenkes dr. Tri Hesty Widyastoeti, Sp.M, MPH.
Studi dari Komite Penilaian Teknologi Kesehatan (KPTK) Kemenkes RI dan PKEKK FKM UI juga menguatkan fakta bahwa CAPD lebih efektif dari segi biaya dibanding HD.
“Fakta bahwa CAPD lebih cost efficient dibandingkan HD, dan juga meningkatkan kualitas hidup pasien, pada kenyataannya jumlah pasien CAPD cuma 3 persen dari total pasien CAPD, dan 95 persennya menjalani HD, di mana letak permasalahannya,” papar Prof Budi Hidayat, SKM., MPPM., PhD, Ketua KPEKK FKM UI. (tka)
Sumber: http://gayahidup.inilah.com
BanyumasRaya.com
