Banyumas Raya
Jakarta – Penyakit ginjal kronik (PGK) tak cuma menimbulkan beban untuk pasien dan keluarganya, tetapi juga jadi beban secara ekonomi dan untuk pemerintah.
Menurut Dr. dr. Aida Lidya, Sp.PD-KGEH, Ketua Pernefri Pelayanan HD, CAPD dan transplantasi sebagai pelayanan yg terintegrasi, pada 2015, PGK naik ke peringkat beberapa sebagai beban ekonomi (sebelumnya peringkat tiga). Lebih tinggi daripada kanker, walaupun masih jauh lebih rendah dibandingkan penyakit jantung.
“Prevalensi dan insiden PGK sedikit berbeda dari dua kepustakaan. Berdasarkan studi kohort dari dua negara di Asia, prevalensi PGK di Indonesia sebagai berikut: stadium I (5,8 persen), stadium II (7 persen), IIII-IV (5,2 persen) . Lebih tinggi daripada Korea, Vietnam dan Singapura,” papar Aida di kantor Kemenkes RI, Jakarta, Kamis (08/03/2018).
Pasien yg telah masuk stadium V memiliki tiga pilihan, hemodialisis (HD), continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD), dan transplantasi ginjal. HD masih menempati porsi dialisis terbanyak 82,4 persen. CAPD 12,8 persen, dan tranplantasi 2,6 persen.
Pembiayaan HD dan CAPD ditanggung oleh JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), tetapi biaya yg ditanggung berbeda antara RS tipe A, B, C, dan D. Pasien yg menjalani HD di tipe C dan D tak dapat mendapat pemenuhan kebutuhan standar, misalnya tak mendapat eritroprotein.
“Unit pelayanan ginjal harusnya tak berdiri sendiri, melainkan sebagai pelayanan yg terintegrasi. Tidak berarti pasien HD selamanya mulai menjalani HD, atau CAPD selamanya CAPD. Harus mampu menunjang sesuatu sama lain,” tambahnya.
Sepanjang 2012-2015 ada peningkatan pasien yg menjalani CAPD, tetapi tak signifikan. Lama CAPD terlama biasanya 2-3 tahun, setelah itu makin turun. Memang CAPD paling baik dalam 2-3 tahun pertama karena mampu menjaga residual renal function. Namun efek ini makin lama makin turun karena mungkin terjadi infeksi.(tka)
Sumber: http://gayahidup.inilah.com
BanyumasRaya.com
