Banyumas Raya
Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta tak mulai melanjutkan pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) ditahun 2019 dengan alasan keterbatasan lahan. Terkait hal tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mendorong pihak swasta yg memiliki lahan terbuka bagi dibangun RPTRA.
- Sandiaga tak suka RPTRA dibangun dari CSR berkedok iklan perusahaan
- Jangan sampai tawa ceria anak-anak Jakarta hilang karena tidak ada tempat bergembira
- Sandiaga soal program RPTRA langsung berakhir: Mestinya diterusin
Dan ketika ini Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman sedang mematang rencana tersebut. Apakah nanti memakai sistem sewa lahan atau tak Sandiaga belum mampu menjelaskan secara detail.
“Karena keterbatasan lahan salah sesuatu yg aku mencoba mendoring lagi digodok sekarang oleh Pak Agustino dan tim gubernur bagaimana dapat mengkonversi sebagian lahan-lahan yg dikuasai oleh privat buat diberikan insentif sebelum mereka menggunakannya mampu digunakan buat ruang terbuka yanh mampu dikerjakan buat tempat yg ramah anak juga,” ungkap Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (5/3) malam.
Jika pihak swasta memiliki lahan yg belum terpakai, alangkah baiknya seandainya dimanfaatkan bagi kepentingan bersama. Kerena menyiapkan lahan terbuka yg ramah anak buka sekedar tanggung jawab Pemprov melainkan tanggung jawab bersama.
“Tanggung jawab bagi menyediakan ruang terbuka bukan cuma pemerintah tetapi juga masyarakat yg mungkin milik lahan taoi belum mulai dibangun paling tak beberapa tiga tahun ke depan. Nah ini yg mesti ada (aturan) terobosannya ini sekarang yg lagi aku minta bagi dikaji apakah itu mampu juga,” ujar dia.
Dan ini menjadi solusi yg mungkin mampu diambil, agar anak-anak dan warga Jakarta memiliki tempat bagi bermain, belajar dan saling berinteraksi.
“Kalau maayarakat membutuhkan RPTRA aku rasa wajib pemerintah memberikan solusinya dan walaupun telah habis dari segi lahan maupin anggaran kalian cari adakah sumber-sumber yang lain yg dapat kami gunakan bagi memenuhi permintaan daripada masyarakat,” jelasnya.
DPRD kritik Pembangunan RPTRA dihentikan
Sementara itu anggota DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga berharap pembangunan RPTRA tetap dilanjutkan hal ini karena RPTRA masih dibutuhkan warga Jakarta.
Dia mendorong seandainya tak dianggarkan, maka Pemprov mampu memakai dana Corporate Social Responsibility (CSR) bagi itu dia meminta Pemprov buat menjalin komunikasi dengan perusahan swasta.
“Kita hrus drong kembai supaya pemprov tetap pembangunan RPTRA ada. Terserah bagaimana kebijakan pemprov coba mengkomunikasikan supaya CSR membuat RPTRA-RPTRA yg baru. Kalau mereka ajukan anggaran kalian dorong supaya anggaran itu disetujui,” jelasnya
Seperti diketahi RPTRA adalah program Gubernur Ahok, buat itu dia meminta kepada Anies-Sandiaga bagi tetap meneruskan program-program dari gubernur sebelumnya terlebih bagi kepentingan warga Jakarta.
“Jangan karena itu ide pemerintahan yg lama jadi kalian grounded. Justru ide yg bagus itu harus kami kembangkan tingkatkan lanjutkan Karena kalau kebijakan yg bagus tak dilanjutkan berarti sama dengan menghambat pembangunan.” [rhm]
Sumber: http://www.merdeka.com
BanyumasRaya.com
