Banyumas Raya
Memperbanyak ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) menjadi salah sesuatu program Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok semasa menjadi gubernur DKI Jakarta. Sampai di akhir masa jabatan Ahok yg kemudian dilanjutkan wakilnya Djarot Saiful Hidayat, telah beberapa ratusan lebih RPTRA diresmikan di lima wilayah Jakarta.
- Sandiaga tak suka RPTRA dibangun dari CSR berkedok iklan perusahaan
- Setop pembangunan, Sandiaga persilakan swasta berminat bangun RPTRA
- Keterbatasan lahan jadi alasan pembangunan RPTRA dihentikan
Keberadaan RPTRA membuat sebagian warga Jakarta senang. Utamanya yg memiliki anak kecil karena mampu membawa buah hati bermain di sana sekaligus bercengkrama dengan warga.
Selama program itu berjalan, Ahok memang menggandeng pihak swasta melalui dana corporate social responsibility (CSR) perusahaan tersebut.
“Kenapa aku memilih CSR? Karena mereka enggak berani curangin mutu. Harga juga baik. Kalau pengembang, mereka pakai jasa penilai. Kalau nilainya tak baik, mulai dicoret,” ujar Ahok, kala itu.
“Jadi uang kalian (APBD) mau ke mana dipakainya? Tentu mulai fokus, uang APBD itu bagi jaminan kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi dan sembako dan juga bagi modal lapangan kerja,” sambung Ahok.
Setelah Ahok dan Djarot lengser, memasuki lima bulan menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, sepertinya program itu tidak mulai berjalan lagi tahun depan. Hal itu pastikan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta Agustino Darmawan.
Menurutnya, ada dua alasan menjadi sebab program itu sulit dilanjutkan. Selain karena segala yg direncanakan di awal telah terbangun, lahan yg tersedia juga semakin minim.
“Kita upayakan tahun ini terakhir (pembangunan RPTRA) karena cari lahan susah,” jelas Agustino ketika ditemui di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (5/3).
Untuk tahun ini, ada 47 RPTRA yg sedang dikebut agar dapat selesai sampai akhir tahun. Dua di antaranya di Kepulauan Seribu.
Sandiaga Uno agak kaget mendengar itu. Seharusnya program itu selalu dilanjutkan. Andai kata harus terhenti maka dia ingin ada solusinya bagi tempat bermain anak-anak di Jakarta.
“Mestinya diterusin ya, seandainya diperlukan sama warga, nanti aku mulai cek teknis nya, tetapi kebijakan kami sama Pak Anies, bahwa ruang terbuka ramah anak ini sangat-sangat diperlukan,” kata Sandiaga.
“Kita telah pastikan ruang terbuka yg ramah perempuan, ramah anak, yg dapat dimanfaatkan masyarakat ini mulai selalu menjadi salah sesuatu prioritas penting di DKI,” tegasnya.
Pengamat tata kota, Yayat Supriyatna, menilai dugaan penghentian program RPTRA karena pimpinan DKI ingin mengejar penilaian keuangan agar mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Dulukan inisiatif Pak Ahok dengan menggerakkan pihak swasta, kalau Pak Anies dan Pak Sandi ini karena tak pakai APBD mulai susah mendapatkan WTP karena sulit dipertanggungjawabkan dan penilaiannya tak jelas. Karena kelihatannya pemimpin sekarang ini tak mau ada pembangunan yg tak tercatat, tak mau ada persoalan keuangan,” kata Yayat ketika berbincang dengan merdeka.com, Selasa (6/8).
Persoalan lainnya adalah, lahan yg minim. Dia mendapatkan keterangan bahkan pihak camat mengaku kesulitan mencari lahan buat dibangun RPTRA.
Dia menambahkan, seandainya pun program ini benar-benar berhenti, dia berharap ada solusinya. Jangan sampai, kata dia, anak-anak di Jakarta kehilangan tempat bermain meskipun tanpa RPTRA.
“Ya memang artinya kalau tak ada tanah harus dibuat tempat main yg terintegrasi dengan bangunan atau tempat yg menjadi lingkungan sosial di lokasi itu. Misalnya halam rumah ibadah, halaman kantor kelurahan, atau halam rusun. Sehinga dapat tercipta yg namanya pemanfaran ruang private bagi kepentingan publik. Jadi walaupun tak ada yg outdoor dapat tetap dibuat indor,” harap Yayat.
Dia juga menunggu seperti apa gagasan dari tim gubernur buat percepatan pembangunan (TGUPP) yg dibentuk Anies-Sandi sebagai tim sinkornisasi.
“Beri dong gagasan yg smart terkait ruang terbuka bagi anak. Kita tunggu kerja tim sinkronisasi konsepnya sepertu apa. Yang utama tetap harus ada ruang main anak,” tegasnya. [lia]
Sumber: http://www.merdeka.com
BanyumasRaya.com
