Banyumas Raya
JAKARTA, – Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas meminta pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hati-hati dalam mengatur mekanisme pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme.
Busyro menegaskan bahwa upaya pemberantasan terorisme yg tengah dibahas dalam revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Antiterorisme) tidak dapat dilepaskan dari koridor penegakan hukum.
“Pelibatan TNI memerlukan kehati-hatian karena ketentuan dalam undang-undang, pemberantasan tindak pidana terorisme dimaksudkan dalam koridor penegakan hukum, yg tak terlepas dari sistem peradilan pidana,” ujar Busyro seusai bertemu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo terkait pembahasan RUU Antiterorisme, di gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/5/2018).
Baca juga: Ini Rencana Skema Pelibatan TNI dalam Pemberantasan Terorisme
Menurut Busyro, pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme cuma mampu dikerjakan dalam keadaan darurat dan menjadi pilihan terakhir.
Oleh sebab itu, pelibatan TNI harus melalui keputusan politik presiden bersama DPR.
Selain itu, lanjut Busyro, pelibatan TNI harus bersifat sementara. Artinya, seandainya keadaan darurat berakhir maka keterlibatan TNI juga harus berakhir.
Anggota TNI yg terlibat dalam penanganan tindak pidana terorisme pun harus terikat dengan peradilan umum, apabila diduga melakukan pelanggaran hukum ketika melakukan tugasnya.
“Ketentuan ini (pelibatan TNI) cuma memperkuat ketentuan yant sudah ada dalam UU TNI,” kata Busyro.
Baca juga: Koopsusgab di Bawah Panglima TNI, tetapi Bisa Dikendalikan Kapolri
Draf RUU Antiterorisme per 18 April 2018 menyebut bahwa tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme yaitu bagian dari operasi militer selain perang.
Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (UU TNI) menyatakan bahwa TNI dapat dilibatkan dalam operasi militer selain perang.
Sementara pada Pasal 5 UU TNI, TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yg dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.
Keputusan politik negara adalah kebijakan politik pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat yg dirumuskan melalui mekanisme hubungan kerja, seperti pertemuan konsultasi dan meeting kerja.
Sumber: http://nasional.kompas.com
BanyumasRaya.com
