Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rachman Divonis 5 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi THR

SEMARANG – Bupati Cilacap nonaktif Syamsul Aulia Rachman dijatuhi hukuman lima tahun penjara dalam perkara korupsi pemerasan terhadap sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap. Putusan dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Selasa (10/11/2026).

Ketua Majelis Hakim Rosana Irawati menyatakan Syamsul terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Cilacap nonaktif, Sadmoko Danardono.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syamsul Aulia Rachman berupa pidana penjara selama lima tahun,” demikian amar putusan yang dibacakan majelis hakim.

Selain hukuman penjara, Syamsul diwajibkan membayar denda sebesar Rp250 juta. Apabila denda tidak dibayarkan, hukuman tersebut dapat diganti dengan pidana kurungan selama 90 hari.

Majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp568 juta, dengan memperhitungkan uang yang telah disita dalam perkara tersebut.

Hak Politik Syamsul Dicabut Selama Dua Tahun

Tidak hanya hukuman penjara dan denda, majelis hakim juga menjatuhkan sanksi tambahan berupa pencabutan hak Syamsul untuk dipilih dalam jabatan publik selama dua tahun setelah selesai menjalani pidana pokok.

Sanksi tersebut berkaitan dengan perkara pemerasan terhadap sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Cilacap yang digunakan untuk mengumpulkan uang tunjangan hari raya (THR).

Dalam pertimbangannya, hakim menyebut beberapa hal yang meringankan, yakni Syamsul belum pernah dihukum dan bersikap sopan selama mengikuti persidangan.

Sementara itu, hal yang memberatkan adalah perbuatannya dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Sebagai pejabat publik, Syamsul juga dinilai tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat.

Kasus Berawal dari Pemerasan 21 Kepala OPD

Perkara yang menjerat Syamsul berkaitan dengan dugaan pemerasan terhadap 21 kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.

Uang yang terkumpul mencapai Rp568 juta. Dana tersebut dikaitkan dengan kebutuhan pemberian THR kepada sejumlah pejabat dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Kasus ini terungkap setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 13 Maret 2026.

Dalam proses persidangan, majelis hakim menyatakan Syamsul terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan Sadmoko Danardono.

Sekda Cilacap Nonaktif Sadmoko Divonis Empat Tahun

Dalam perkara yang sama, Sekda Cilacap nonaktif Sadmoko Danardono juga menjalani sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor Semarang.

Majelis hakim menjatuhkan hukuman empat tahun penjara kepada Sadmoko. Ia juga diwajibkan membayar denda Rp200 juta. Apabila denda tidak dibayarkan, hukuman tersebut dapat diganti dengan pidana kurungan selama 80 hari.

Hakim menyatakan Sadmoko terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan Syamsul.

Vonis Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa KPK

Putusan lima tahun penjara terhadap Syamsul lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK.

Sebelumnya, jaksa menuntut Syamsul dengan hukuman tujuh tahun penjara. Jaksa juga meminta agar Syamsul membayar denda Rp400 juta, uang pengganti Rp568 juta, serta pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama tiga tahun setelah menjalani pidana pokok.

Dengan putusan tersebut, terdapat perbedaan pada sejumlah hukuman yang dijatuhkan hakim dibandingkan tuntutan jaksa, termasuk masa pidana penjara, besaran denda, dan lamanya pencabutan hak politik.

Usai mendengarkan putusan, Syamsul menyampaikan terima kasih kepada majelis hakim dan masyarakat Cilacap yang telah memberikan dukungan selama proses persidangan.

Sementara itu, jaksa KPK menyatakan masih mempertimbangkan langkah hukum atas putusan tersebut. Jaksa memiliki waktu tujuh hari untuk menentukan sikap.

Perkembangan Kasus Jadi Perhatian Masyarakat Cilacap

Putusan terhadap Syamsul Aulia Rachman menjadi perkembangan penting dalam penanganan perkara korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.

Kasus yang berawal dari pengumpulan uang THR tersebut menjadi perhatian masyarakat karena melibatkan kepala daerah dan sejumlah pejabat organisasi perangkat daerah.

Selain hukuman pidana, perkara ini juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap penggunaan kewenangan pejabat publik serta pencegahan praktik pemerasan di lingkungan pemerintahan.

Perkembangan selanjutnya masih menunggu sikap hukum dari jaksa maupun pihak terdakwa terhadap putusan Pengadilan Tipikor Semarang.