Korupsi Pengadaan Batu Bara PLTU Picu Padamnya Listrik, Kerugian Negara Capai Rp5 Triliun

JAKARTA – Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri tengah menyidik dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam pengadaan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) pada periode 2018–2026. Kasus tersebut diperkirakan menyebabkan kerugian negara dan perekonomian nasional hingga Rp5 triliun.

Direktur Penindakan Kortastipidkor Polri, Brigadir Jenderal Robertus Yohanes De Deo, mengatakan dugaan penyimpangan dalam pengadaan batu bara diduga turut berdampak pada terjadinya pemadaman listrik (blackout) di sejumlah wilayah Indonesia.

“Akibat perbuatan tersebut, ditambah dengan kerugian perekonomian terkait terjadinya blackout, diindikasikan telah terjadi kerugian keuangan negara dan/atau perekonomian negara kurang lebih Rp5 triliun,” ujar Robertus.

Masih Menunggu Audit BPK

Meski telah memperkirakan nilai kerugian, Polri menegaskan angka tersebut masih bersifat sementara.

Saat ini penyidik masih berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit investigatif guna menghitung secara pasti kerugian keuangan negara maupun dampaknya terhadap perekonomian nasional.

Perkara tersebut resmi ditingkatkan ke tahap penyidikan pada 4 Juli 2026 setelah penyidik mengumpulkan dokumen, meminta keterangan sejumlah pihak, dan melakukan analisis terhadap alat bukti awal.

Dugaan Libatkan Dua Perusahaan

Dalam proses penyidikan, penyidik menemukan dugaan penyimpangan yang berkaitan dengan pemenuhan pasokan batu bara untuk PLTU yang melibatkan PT OBP dan PT BRA.

Polri menyatakan masih mendalami peran masing-masing pihak dalam perkara tersebut.

Tiga Modus Dugaan Korupsi

Berdasarkan hasil penyelidikan awal, penyidik menemukan sedikitnya tiga dugaan modus penyimpangan, yaitu:

• Manipulasi dokumen mengenai kualitas batu bara yang dipasok ke PLTU.
• Manipulasi dokumen terkait kuantitas atau volume batu bara yang dikirim.
• Penyimpangan yang menyebabkan pembayaran kontrak tidak sesuai dengan kondisi pasokan sebenarnya.

Penyidik menduga praktik tersebut mengganggu keandalan pasokan batu bara ke sejumlah pembangkit listrik.

Diduga Berdampak pada Blackout

Menurut Kortastipidkor, gangguan pasokan batu bara tersebut diduga berkontribusi terhadap terjadinya pemadaman listrik di beberapa wilayah Indonesia.

Wilayah yang disebut terdampak antara lain:

• Sumatera
• Sebagian Kalimantan
• Jawa Tengah
• Jawa Timur
• Sebagian wilayah Jabodetabek

Namun, penyidik belum menyampaikan rincian hubungan kausal maupun waktu terjadinya masing-masing peristiwa blackout yang sedang didalami dalam penyidikan.

Dijerat Pasal Korupsi dan TPPU

Dalam perkara ini, penyidik menerapkan sejumlah ketentuan pidana, antara lain:

• Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
• Pasal 55 ayat (1) KUHP.
• Ketentuan dalam Undang-Undang KUHP yang baru.
• Pasal-pasal dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Penerapan pasal tersebut dilakukan karena penyidik menduga terdapat aliran dana hasil tindak pidana yang kemudian disamarkan melalui berbagai transaksi keuangan.

Belum Ada Tersangka

Hingga saat ini, Kortastipidkor Polri belum menetapkan tersangka dalam perkara tersebut.

Penyidik menyatakan proses penyidikan masih terus berjalan untuk mengumpulkan alat bukti, memperdalam dugaan penyimpangan, serta menentukan pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai hasil penyidikan dan audit investigatif.