Mohon tunggu, konten utama Anda akan muncul dalam 5 detik...
JAKARTA – Pemerintah mengungkapkan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik milik PT PLN (Persero) masih mengalami kekurangan sekitar 20 juta ton pada tahun 2026. Meski demikian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan kebutuhan tersebut akan dipenuhi agar pasokan listrik nasional tetap aman dan andal.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, kebutuhan batu bara PLN untuk mengoperasikan pembangkit listrik selama satu tahun mencapai 154 juta ton. Namun hingga saat ini, volume yang telah terikat kontrak baru sekitar 134 juta ton.
“Kebutuhan PLN itu 154 juta ton, sedangkan yang sudah dipenuhi berdasarkan kontrak sekitar 134 juta ton. Kekurangan sekitar 20 juta ton saat ini sedang diusahakan melalui berbagai penyesuaian,” ujar Yuliot saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (19/6/2026).
Menurut Yuliot, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan energi primer PLN, khususnya batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
Evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan tidak terjadi gangguan pasokan listrik akibat kekurangan stok bahan bakar di sejumlah pembangkit.
“Pak Menteri sudah menyampaikan bahwa dilakukan evaluasi untuk seluruh kebutuhan PLN dan pemerintah memastikan kebutuhan tersebut harus dipenuhi,” katanya.
Sinkronisasi Kebutuhan dan Produksi
Pemerintah kini tengah melakukan sinkronisasi antara kebutuhan riil PLN dengan komitmen pasokan dari perusahaan-perusahaan tambang batu bara domestik.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan nasional, terutama di tengah meningkatnya kebutuhan listrik masyarakat dan industri.
Selain itu, pemerintah juga membuka peluang penyesuaian target produksi batu bara nasional melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
Yuliot menyebutkan, target produksi batu bara yang sebelumnya dipatok sekitar 600 juta ton berpotensi dinaikkan menyesuaikan kebutuhan pasar dalam negeri.
“Produksi pasti akan menyesuaikan kebutuhan di dalam negeri. Kita memiliki kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) yang harus dipenuhi oleh perusahaan tambang,” ujarnya.
Batu Bara Kualitas Medium Mulai Langka
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengakui bahwa persoalan utama yang dihadapi PLN bukan hanya soal volume, tetapi juga jenis batu bara yang dibutuhkan.
PLN selama ini membutuhkan batu bara dengan kualitas medium yang cocok digunakan untuk sebagian besar PLTU di Indonesia.
Namun, menurut Bahlil, batu bara jenis tersebut kini semakin sulit ditemukan karena produsen lebih memilih menjual batu bara dengan kualitas lain yang memiliki harga lebih tinggi di pasar.
“Kebutuhan energi primer PLN sekitar 154 juta ton. Pemerintah sudah memberikan penugasan kepada perusahaan batu bara sekitar 190 juta ton, tetapi yang sudah dilakukan konfirmasi sekitar 150 sampai 160 juta ton. Yang sudah dikontrak baru 134 juta ton,” ujar Bahlil dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR beberapa waktu lalu.
Ia menjelaskan bahwa batu bara kualitas medium memiliki harga jual yang relatif rendah karena mengikuti harga patokan sekitar 70 dolar AS per ton.
Sementara itu, biaya produksi dan nilai kalori batu bara yang tersedia di pasar terus berubah sehingga tidak semua perusahaan tertarik memasok ke PLN.
“Yang menjadi persoalan adalah batu bara medium semakin sedikit, sementara harganya relatif murah. Ini yang sedang kita minta untuk diprioritaskan,” kata Bahlil.
Bentuk Tim Pengadaan Khusus
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah membentuk tim pengadaan khusus yang melibatkan berbagai lembaga.
Tim tersebut terdiri atas Kementerian ESDM, PT PLN (Persero), Inspektorat Jenderal ESDM, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba), serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Pembentukan tim ini merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto agar pengadaan energi primer berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Menurut Bahlil, kehadiran tim tersebut diharapkan mampu mempercepat penyelesaian masalah pasokan batu bara sekaligus mencegah adanya penyimpangan dalam proses pengadaan.
Pasokan Listrik Dipastikan Aman
Meski masih terdapat kekurangan kontrak batu bara sekitar 20 juta ton, pemerintah memastikan kondisi tersebut belum mengganggu operasional pembangkit listrik PLN.
Kementerian ESDM optimistis kebutuhan tersebut dapat segera dipenuhi melalui penyesuaian produksi dan optimalisasi pasokan dari perusahaan tambang nasional.
Pemerintah juga menegaskan bahwa prioritas utama tetap pada pemenuhan kebutuhan dalam negeri sebelum ekspor, sesuai kebijakan DMO yang selama ini diterapkan.
Dengan berbagai langkah tersebut, pasokan listrik nasional diharapkan tetap terjaga sehingga masyarakat dan dunia usaha dapat memperoleh layanan listrik yang aman, stabil, dan berkelanjutan.
