JAKARTA – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi menggelar aksi demonstrasi bertajuk “Menuju Indonesia Bangkrut” pada Jumat (12/6/2026).
Aksi yang diikuti lebih dari 700 mahasiswa tersebut mengusung lima tuntutan utama kepada pemerintah. Para demonstran menyoroti persoalan pengelolaan anggaran negara, kenaikan harga kebutuhan pokok, hingga isu militerisme di ranah sipil.
Lima tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut meliputi penghentian pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penurunan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM), penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, penghentian militerisme di ruang sipil, serta meminta Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan dan melakukan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah.
Ketua BEM UI, Yatalathof Imawan, menilai pengelolaan APBN dan kebijakan fiskal pemerintah saat ini belum berjalan secara optimal. Menurutnya, sejumlah program pemerintah perlu dievaluasi kembali agar anggaran negara dapat lebih difokuskan untuk kebutuhan dasar masyarakat.
“Anggaran untuk sejumlah program strategis perlu dikaji ulang agar lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” ujarnya dalam konferensi pers.
Ia menilai dana yang digunakan untuk beberapa program nasional dapat diprioritaskan pada sektor pendidikan dan kesehatan yang lebih merata.
Soroti Harga Kebutuhan Pokok dan BBM
Sementara itu, Ketua BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, Jundi Al Muhandis, menilai kenaikan harga kebutuhan pokok dan BBM berkaitan dengan kebijakan pengelolaan anggaran yang dianggap belum tepat sasaran.
Menurutnya, pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap program-program yang dinilai tidak secara langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
“Hal pertama yang perlu dilakukan adalah menghentikan kegiatan yang tidak berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Selain itu, pemerintah juga perlu menyampaikan kondisi yang sebenarnya kepada masyarakat dan melakukan evaluasi secara terbuka,” kata Jundi.
Kritik Revisi UU Polri
Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga menyoroti isu militerisme di ranah sipil, khususnya terkait revisi Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia (UU Polri).
Ketua BEM Fakultas Hukum UI, Anandaku Dimas Rumi Chattaristo, menilai perlu adanya keseimbangan antara kewenangan aparat dan perlindungan ruang sipil bagi masyarakat.
“Masyarakat perlu memahami bahwa setiap regulasi harus tetap menjamin ruang sipil yang bebas dan tidak menimbulkan rasa takut ataupun intimidasi,” ujarnya.
Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas pemerintah menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan negara.
Massa Sempat Tertahan di Sejumlah Titik
Aksi demonstrasi yang awalnya direncanakan berlangsung di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) mengalami hambatan di lapangan.
Massa aksi mengaku sempat tertahan di dua titik, yakni kawasan Semanggi dan Jalan Sudirman, akibat adanya pengamanan dari aparat kepolisian dan TNI.
Yatalathof mengatakan pihaknya sebelumnya telah menyampaikan pemberitahuan kepada kepolisian mengenai rencana aksi di Bundaran HI. Namun, kondisi di lapangan membuat massa tidak dapat langsung menuju lokasi yang telah direncanakan.
“Kami sebelumnya sudah menyampaikan surat pemberitahuan bahwa titik aksi berada di Bundaran HI,” katanya.
Menurut keterangan panitia aksi, massa yang telah berada di kawasan Dukuh Atas sekitar pukul 11.55 WIB sempat tertahan dan tidak dapat melanjutkan perjalanan menuju Bundaran HI.
Ketua BEM Fakultas Hukum UI, Anandaku Dimas Rumi Chattaristo, menjelaskan bahwa jalur menuju kawasan Sudirman dan Bundaran HI ditutup menggunakan sejumlah pembatas jalan serta kendaraan taktis.
Ia mengaku massa aksi telah berupaya berkomunikasi dengan aparat terkait pelaksanaan demonstrasi, namun hingga sore hari massa belum dapat mencapai titik aksi yang direncanakan.
Meski demikian, mahasiswa tetap bertahan dan melanjutkan orasi di kawasan Tosari sambil menyampaikan tuntutan mereka.
Menurut panitia, pemilihan Bundaran HI sebagai lokasi aksi didasarkan pada pertimbangan simbolis karena dianggap sebagai ruang publik yang strategis untuk menyampaikan aspirasi.
Hingga pukul 18.25 WIB, massa aksi masih berada di sekitar kawasan Tosari dan belum dapat mencapai Bundaran HI. Selama menunggu perkembangan situasi, para mahasiswa tetap melakukan orasi dan menyampaikan tuntutan mereka secara bergantian.
