TEHERAN – Pemerintah Iran meningkatkan kesiapsiagaan militernya menyusul pengerahan kelompok kapal induk Amerika Serikat USS Abraham Lincoln ke kawasan sekitar Timur Tengah. Kehadiran armada tempur AS itu dinilai menandai eskalasi signifikan ketegangan regional dan meningkatkan potensi konfrontasi langsung antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.
Sejumlah pengamat menilai, jika dikombinasikan dengan kekuatan udara Israel, Amerika Serikat kini memiliki kapasitas militer yang cukup untuk melancarkan serangan skala besar. Operasi tersebut disebut berpotensi tidak hanya menyasar instalasi militer, tetapi juga mengguncang stabilitas pemerintahan Iran.
Armada laut AS, termasuk kapal perusak berpeluru kendali, dilaporkan telah berada dalam jarak serang terhadap wilayah Iran, meskipun belum seluruhnya menempati posisi tempur akhir. Dalam pernyataan terpisah, militer AS mengumumkan akan menggelar latihan militer di kawasan tersebut guna menunjukkan kemampuan pengerahan dan pertahanan kekuatan udara tempur.
Sementara itu, sejumlah negara kawasan, termasuk Uni Emirat Arab, menyatakan tidak akan mengizinkan wilayah udara maupun perairannya digunakan untuk melancarkan serangan terhadap Iran. Namun, analis menilai keberadaan kapal induk AS di Laut Mediterania membuat Washington tidak sepenuhnya bergantung pada izin negara ketiga.
Ancaman serangan kali ini diperkirakan tidak lagi berfokus pada program nuklir Iran yang sebelumnya telah terdampak dalam konflik singkat pada Juni lalu, melainkan berpotensi menyasar kepemimpinan politik. Tujuannya, menurut pengamat, untuk memicu tekanan internal di tengah memburuknya kondisi ekonomi Iran.
Data resmi terbaru menunjukkan tingkat inflasi Iran telah mencapai sekitar 60 persen dalam sebulan terakhir, memperburuk standar hidup masyarakat. Namun, sebagian warga Iran yang menentang kepemimpinan ulama sejak 1979 menolak perubahan pemerintahan yang dipaksakan melalui intervensi asing.
Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Ali Larijani, menuding Amerika Serikat berupaya melemahkan kohesi sosial Iran sebelum melancarkan serangan militer. Ia menyebut upaya Presiden AS Donald Trump menggambarkan Iran dalam kondisi darurat sebagai bentuk peperangan non-militer.
“Strategi mereka adalah memecah persatuan publik terlebih dahulu, lalu melanjutkan dengan agresi militer,” kata Larijani, dikutip dari The Guardian, Selasa (27/1/2026).
Di sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmail Baghaei membantah laporan yang menyebut adanya komunikasi diplomatik antara utusan khusus AS Steve Witkoff dan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Ia menegaskan angkatan bersenjata Iran terus memantau pergerakan militer asing dan siap merespons setiap bentuk agresi.
“Kami akan memberikan respons menyeluruh terhadap setiap pelanggaran terhadap kedaulatan Iran,” tegasnya.
Kepala Mahkamah Agung Iran Gholam-Hossein Mohseni-Ejei bahkan menyerukan agar Iran tidak kembali ke meja perundingan dengan negara-negara Barat.
Di dalam negeri Iran, penanganan demonstrasi masih menuai sorotan internasional. Lembaga pemantau HAM Human Rights Activists News Agency menyebut jumlah korban tewas akibat penindasan demonstrasi mencapai 5.419 orang, dengan ribuan kasus kematian lainnya masih dalam penyelidikan. Namun, Pelapor Khusus PBB untuk Iran Mai Sato menyatakan angka tersebut belum dapat diverifikasi secara independen.
Situasi kian diperburuk dengan pembatasan akses internet sejak 8 Januari. Otoritas komunikasi Iran memperingatkan dunia usaha terancam lumpuh jika pembatasan berlangsung lebih dari 20 hari.
Di Eropa, Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani menyatakan akan merekomendasikan agar Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) ditetapkan sebagai organisasi terlarang oleh Uni Eropa.
Ketegangan yang terus meningkat ini memicu kekhawatiran akan pecahnya konflik berskala besar di kawasan Timur Tengah dengan dampak geopolitik global.
