Banyumas Raya
JAKARTA, — Presiden Joko Widodo bersama Pemerintah RI dinilai harus menjelaskan urgensi dan alasan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur secara terbuka kepada publik.
Ini berdasarkan hasil survei lembaga riset Media Survei Nasional (Median) yg memamerkan bahwa mayoritas publik tak setuju dengan rencana pemindahan ibu kota.
“Sosialisasi Presiden dan tim terhadap rencana pemindahan itu terjadi dengan baik, tapi sosialisasi terhadap alasan dan urgensi kenapa harus pindah itu yg belum selesai,” kata Direktur Eksekutif Median Rico Marbun dalam konferensi pers di kawasan Cikini, Selasa (3/9/2019).
Survei menunjukkan, 45,3 persen responden menolak pemindahan ibu kota.
Baca juga: Kalimantan Timur Dipilih Jadi Ibu Kota Negara Bukan karena Lobi
Sementara itu, cuma 40,7 persen responden yg menyetujui pemindahan ibu kota dan 14 persen responden mengaku tak tahu.
Rico menyampaikan, mayoritas masyarakat Indonesia tak menyetujui rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur karena persoalan ekonomi.
Hasil survei yg dilakukan Median menunjukkan, 15 persen responden menilai pemerintah mestinya menyelesaikan persoalan ekonomi dan pengangguran terlebih dahulu.
“Jadi publik masih merasakan bahwa persoalan pengangguran, persoalan kesejahteraan, persoalan tingkat ekonomi itu seharusnya lebih cepat lebih dahulu diselesaikan oleh Presiden,” kata Rico.
Ia juga menyampaikan, masyarakat khawatir proyek pemindahan ibu kota mulai membengkakkan pengeluaran negara.
Apalagi, pembangunan sebuah kota baru dari nol mulai memakan banyak biaya.
Sumber: http://nasional.kompas.com
BanyumasRaya.com
