Banyumas Raya
BADUNG, – Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menegaskan. tak menginginkan Garis-garis Besar Haluan Negara ( GBHN) apabila bersifat teknis mengarahkan pembangunan.
Ia juga tak menginginkan GBHN justru menyandera dan mempersempit ruang gerak kepala negara dalam menjalankan tugasnya.
Hal itu disampaikan Muhaimin menanggapi wacana amandemen UUD 1945 terbatas buat menghidupkan kembali GBHN guna mengarahkan pembangunan Indonesia
“Kalau amandemen tak menggangu ruang gerak program aksi dan improvisasi pemerintah atau presiden, ya enggak masalah,” ujar Muhaimin di Westin Resort, Badung, Bali, Rabu (21/8/2019).
“Yang kalian khawatir dari amandemen itu adalah ruang gerak presiden menjadi terbatas,” lanjut dia.
Baca juga: Wapres Kalla Nilai GBHN Bertentangan dengan Semangat Pemilu Langsung
Cak Imin, sapaannya, menginginkan GBHN cuma sebatas kerangka umum yg mengarahkan pembangunan Indonesia.
Hal itu meliputi wawasan nusantara mengenai keuangan makro, pengelolaan sumber daya alam dan sejenisnya.
Ia menambahkan, tujuan penting menghidupkan kembali GBHN ialah memperkuat sistem pemerintahan presidensial dan otonomi daerah di Indonesia.
Dengan demikian, tak ada lagi tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah serta di antara kementerian dan lembaga dalam menyusun peraturan perundang-undangan.
“Makannya Kalau GBHN kan sifatnya visi. Visi tak turun ke misi. Mungkin PKB setuju GBHN cuma sebatas visi. Nah kalau misi, pemerintah lah (yang menyusun),” ujar Muhaimin.
“PKB setuju amandemen (penghidupan kembali GBHN) dalam konteks konsolidasi demokrasi yg efektif buat memperkuat sistem pemerintahan presidensial,” lanjut dia.
Sumber: http://nasional.kompas.com
BanyumasRaya.com
