Pengamat Nilai Usulan Pengembalian GBHN Sarat Muatan Politik

Banyumas Raya

JAKARTA, – Ketua Konstitusi dan Demokrasi atau Kode Inisiatif, Veri Junaidi menyebut, ada agenda politik terselubung di balik usulan penghidupan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara ( GBHN) melalui amandemen terbatas UUD 1945.

Melalui usulan GBHN ini, menurut dia, kelihatan upaya sebagian partai politik bagi menciptakan sistem pemilihan presiden menjadi tak langsung.

“GBHN ini agenda liar dan terselubung,” kata Veri dalam diskusi ” Amandemen Konstitusi, Kepentingan Rakyat atau Berebut Kuasa” di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2019).

“Kami menyayangkan soal kemudian gagasan-gagasan yg amandemen ini ending-nya justru pada pemilu dipilih tak langsung,” ucapnya.

Baca juga: PDI-P Dinilai Buka Kotak Pandora seandainya Hidupkan Kembali GBHN

Veri mengatakan, pada Pemilu 2024 seharusnya menjadi angin segar dalam dunia politik. Sebab, menurut dia, pada Pemilu 2024 diprediksi mulai muncul tokoh-tokoh baru yg potensial.

Namun, seandainya GBHN benar-benar dihidupkan kembali, maka presiden tak mulai lagi dipilih rakyat melainkan oleh MPR.

Oleh karena itu, Veri menilai, upaya penghidupan kembali GBHN lahir dari kekhawatiran parpol yg merasa terancam dengan adanya ruang buat tokoh-tokoh politik baru bermunculan.

“Mungkin secara normal parpol tak pernah berpikir memunculkan orang-orang baru di lingkaran-lingkaran mereka,” kata dia.

Baca juga: Wapres Kalla Setuju GBHN Dihidupkan Kembali, Tapi…

Selain itu, Veri menilai, wacana pengembalian GBHN juga bertujuan bagi mengontrol Jokowi sebagai presiden terpilih.

Sebab, sosok Joko Widodo sebagai presiden terpilih 2019-2024 dinilai sulit diatur sampai-sampai PDI-P, sebagai salah sesuatu pengusul pengembalian GBHN, sempat meminta jumlah kursi kabinet ke Jokowi di hadapan publik.

Sumber: http://nasional.kompas.com
BanyumasRaya.com