Isi Paket Pimpinan MPR Disarankan Gabungan Oposisi Dan Koalisi Pemerintah

Banyumas Raya

JAKARTA, – Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengatakan, dalam pembentukan sistem paket pimpinan MPR 2019-2024, ia meminta partai-partai oposisi bersama partai koalisi pemerintah bergabung dalam sesuatu paket.

Hal itu bisa menghasilkan komposisi pimpinan MPR yg seimbang.

“Paling tak itu terwakili secara profesional. Katakanlah kelompok Dewan Perwakilan Daerah 1 (orang), kelompok partai pendukung Jokowi-Ma’ruf 2 (orang), kelompok partai pendukung Prabowo-Sandiaga 2 (orang) juga,” katanya.

Baca juga: Ketum Golkar Sebut Kursi Ketua MPR dan Dewan Perwakilan Rakyat Sudah Disepakati

“Itu justru lebih baik untuk kita,” sambung Refly seusai diskusi di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (3/8/2019).

Refly juga menyinggung, terkait figur ketua MPR.

Menurut dia, ketua MPR nanti adalah seseorang yg memiliki sikap netral dan bisa mewakili sembilan partai di DPR.

“Kelembagaan MPR adalah kelembagaan permusyawaratan, karena itu ya harus mencerminkan seluruh kelompok seluruh golongan,” ujarnya.

Baca juga: PDI-P Juga Bakal Calonkan Kadernya Jadi Ketua MPR jika…

Berdasarkan Pasal 427 C Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, Dewan Perwakilan Daerah dan DPRD (UU MD3), pimpinan MPR dipilih dalam sistem paket.

Fraksi partai politik di Senayan dapat berkompromi buat menentukan siapa yg diusung menjadi calon ketua dan empat wakil ketua MPR dalam sesuatu paket.

Setelah itu, segala anggota MPR menggelar sidang bagi menentukan paket mana yg dipilih sebagai pimpinan.

Sumber: http://nasional.kompas.com
BanyumasRaya.com