Banyumas Raya
SEJUMLAH aksi skimming alias pencurian data pribadi nasabah yg ada di kartu debit belakangan ini marak terjadi. Alat pencuri data dipasang pelaku di mesin ATM. Setelah mendapatkan data nasabah, pelaku kemudian mengeruk uang di rekening nasabah.
Kata kuncinya adalah data.
Di internet kami mengenal istilah phising. Para pelaku memasang “jebakan klik”. Kalau pengguna internet mengklik sebuat tautan, maka mulai ada algoritma tertentu yg tertanam di komputer pengguna.
Dengan algoritma itu, para pelaku phising mencuri data-data pribadi, utamanya data perbankan, yg selanjutnya mulai digunakan bagi merampok rekening.
Lagi-lagi kata kuncinya adalah data!
Saat ini data tak mampu dianggap remeh. Di luar sana data kami bertebaran. Di luar sana pula sekelompok orang jahat tengah melirik buat menadah data tersebut.
Selisih janggal 45 juta data
Yang kini menjadi perbincangan hangat adalah soal selisih 45 juta data KTP elektronik pasca-pendaftaran nomor telepon seluler yg mulai berakhir 1 Mei mendatang.
Jadi, ada perbedaan data di Direktorat Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dan operator seluler. Apa yg sesungguhnya terjadi? Benarkah ada kebocoran data KTP elektronik pasca-registrasi?
Mengapa data KTP elektronik kami penting? Karena kami sedang menuju ke single identity number alias identitas tunggal berbasis nomor.
Nomor apa? NIK, nomor induk kependudukan. Itu lho, sederet nomor panjang yg tertera di KTP Anda.
NIK masa depan warga Indonesia
Setiap warga negara Indonesia yg telah mengurus akte kelahiran pasti memiliki NIK. Berdasarkan NIK ini nanti mulai dikelola seluruh data setiap individu warga negara buat mengurus berbagai keperluan. Pada tahap paling awal, registrasi telepon seluler akan didasarkan pada NIK.
Sejak akhir tahun dulu pemerintah mewajibkan setiap nomor telepon seluler diregistrasi ulang memakai NIK.
Setelah lima bulan berjalan, diketahui ada perbedaan jumlah NIK yg didaftarkan pengguna ponsel dengan NIK yg ada di Dirjen Dukcapil Kemendagri.
Bocor?
Hingga awal bulan ini, tercatat ada 304,8 juta NIK yg terdaftar di operator seluler. Sementara, NIK yg tercatat di Dirjen Dukcapil ada 350,7 juta NIK. Kok bisa?
Mungkinkah ada orang yg memakai NIK orang yang lain ketika melakukan registrasi nomor ponsel mereka? Kalau betul, dari mana orang itu mendapatkan NIK orang lain? Apakah ada kebocoran data?
Program Aiman yg mulai tayang Senin (26/3/2018) pukul 8 malam di TV mulai menelusuri misteri data bocor KTP ini.
Saya mencari tahu ke pihak pemerintah soal ini. Saya mewawancarai Menkominfo Rudiantara dan Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakhrullah.
Keduanya mengatakan, selisih data 45 juta lebih NIK di beberapa penyimpanan data (pemerintah dan operator seluler) terjadi karena perbedaan sistem.
Ini penjelasan pemerintah
Seringkali terjadi bahwa seseorang harus beberapa kali mendaftarkan nomor ponselnya dengan memasukkan NIK-nya. Bisa jadi itu dikerjakan karena registrasi pertama gagal.
Nah, sistem di Dukcapil mulai mencatat beberapa kali sementara sistem di operator mulai mencatat sesuatu kali. Artinya, ada 45 juta kesalahan yg terjadi selama lima bulan ini.
Ini kejanggalannya!
Pakar keamanan data SafeNet Damar Juniarto mengungkapkan kepada aku bahwa ia mendapati fakta bahwa ada sejumlah pihak yg mencuri data NIK pada KTP elektronik seseorang.
Lalu apa yg dilakukannya? Orang ini membuat program yg dapat mendaftarkan 11 nomor telepon selular dalam 1 detik saja.
Celakanya, NIK yg digunakan adalah NIK punya orang yang lain dan diduga digunakan buat mendaftarkan jutaan nomor ponsel cuma dengan 1 NIK saja.
Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrat Roy Suryo mengungkapkan ada kejanggalan dari selisih data ini yg mengarah pada potensi kebocoran data KTP elektronik.
Menurut dia, Dewan Perwakilan Rakyat berencana membentuk panitia kerja (Panja) yg khusus membahas soal ini bersama pemerintah.
Apa yg mampu dikerjakan dengan NIK?
Ada banyak hal yg mampu dikerjakan seandainya seseorang menguasai data KTP orang lain, akan dari menipu ala “mama minta pulsa” hingga merampok rekening uang punya orang yang lain di rekening bank.
Jika di masa depan sistem pemungutan suara memakai e-voting, manipulasi suara mampu dikerjakan dengan memakai NIK. Bahaya betul seandainya kecurangan pemilu ini terjadi.
Jika tak diantisipasi sejak sekarang, kekacauan negara ada di depan mata!
Menkominfo dan Dirjen Dukcapil berulangkali menegaskan bahwa tak ada kebocoran data. Namun, masalah selisih data di atas tetaplah tak boleh menjadi misteri. Baca juga: Menkominfo Bantah Ada Kebocoran Data NIK dan KK
Harus ada bukti bahwa kebocoran data tak terjadi. Taruhannya adalah masa depan negara ini, (mungkin) pemilu 10 tahun lagi!
Saya Aiman Witjaksono,
Salam.
Sumber: http://nasional.kompas.com
BanyumasRaya.com
