Banyumas Raya
Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat RI menyetujui pembentukan Panitia Kerja (Panja) bagi membahas tentang keamanan data pribadi. Hal itu disepakati kala Rapat Dengar Pendapat (RDP) komisi I dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) serta operator telekomunikasi.
- Menkominfo tegaskan tidak ada kebocoran data pelanggan SIM card prayabar
- DPR: Sejak tahun 2015 minta Kemkominfo lakukan registrasi nomor
- Hoaks tidak jadi alasan berhenti bangun akses internet di pedesaan
“Panja pekan ini atau pekan depan telah mampu dibentuk karena cuma membutuhkan pertemuan internal Komisi I buat membentuknya, kemudian segera jalan,” ujar Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat RI, Meutya Hafid di gedung DPR, Jakarta, Senin (19/3), minggu ini.
Ditemui terpisah, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara menyetujui langkah Dewan Perwakilan Rakyat RI membentuk Panja. Dikatakannya, dengan membentuk Panja, maka pembahasan UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) bisa langsung dibahas.
“Justru, dengan dibentuknya Panja, nantinya perlindungan data pribadi ini mulai tidak mengurangi justfikasi bagi percepatan pembahasan UU PDP. Makanya aku sangat setuju,” katanya saat ditemui usai menyaksikan penandatanganan kerja sama antara Sinar Mas Digital Venture (SMDV), East Venture, dan Yahoo Jepang di Jakarta, Kamis (22/3).
Isu perlindungan data pribadi ini akan heboh manakala adanya kabar dugaan data registrasi prabayar yg bocor. Persoalannya bermula dari diketahuinya NIK dan KK warga yg ternyata digunakan bagi banyak nomor.
Tak merasa mendaftarkan nomor sebanyak itu, warga yg dirugikan itu pun segera mencuitkan keluh kesahnya di media sosial Twitter. Alhasil, masalah ini semakin berkembang menjadi kekhawatiran di masyarakat. Kemkominfo pun tidak luput dari tudingan lalai menjaga tanggung jawabnya terkait data pribadi warga negara.
Di tengah isu yg selalu berkembang, Rudiantara akhirnya memberikan klarifikasi terkait tudingan data bocor yg ditujukan terhadap institusinya. Ia menyebutkan bahwa Kemkominfo sendiri tidak memiliki data tersebut.
“Kemkominfo gak milik data apapun. Jadi apa yg bocor? Datanya itu ada di Dukcapil. Itu kan gak beda dengan pendaftaran BPJS yg datanya juga dari dukcapil. Intinya, tak ada data yg bocor,” ungkapnya di sebuah kesempatan.
Ahmad M. Ramli, Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI), Kemkominfo, ikut buka suara. Menurutnya, yg terjadinya ketika ini bukanlah suatu kebocoran data. Namun, adanya penyalahgunaan NIK dan no KK.
“Yang terjadi ketika ini yg menjadi berita adalah penyalahgunaan NIK dan KK yg digunakan registrasi secara tanpa hak dan bukan terjadi kebocoran data,” kata Ramli.
Ia pun mengingatkan bahwa terdapat pelanggaran hukum bila ada oknum yg melakukan seperti itu. Selain itu, Ramli meminta operator secara tegas dan cepat meng-unreg nomor-nomor yg dilaporkan atau yg diregistrasikan secara tak wajar.
Pemerintah sudah memutuskan aturan buat melakukan registrasi ulang pelanggan prabayar operator seluler sesuai dengan NIK dan nomor KK. Aturan itu sudah tertuang dalam Peraturan Menteri (PM) Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Nomor 14 tahun 2017 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi.
Registrasi ulang tersebut akan dikerjakan hari ini, Selasa (31/10) hingga paling lambat 28 Februari 2018. Waktu empat bulan itu, diharapkan bisa merampungkan segala registrasi ataupun registrasi ulangprabayar para pelanggan operator seluler. Jika tidak, secara bertahap nomor yg belum melakukan registrasi mulai diblokir.
Pemblokiran secara total bila pengguna tidak lekas meregistrasikan hingga April mendatang. Maka, pada bulan selanjutnya, Mei 2018, nomor tersebut mulai diblokir. [idc]
Sumber: http://www.merdeka.com
BanyumasRaya.com
