Kontras: Sepanjang 2018-2019 Kasus Penyiksaan Dominan Dilakukan Polisi

Banyumas Raya

JAKARTA, – Peneliti Kontras Rivanlee Anandar memaparkan laporan terkait situasi dan keadaan praktik penyiksaan di Indonesia dari periode Juni 2018 – Mei 2019.

Rivanlee mengatakan, pihaknya menemukan bahwa institusi kepolisian paling banyak melakukan praktik penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi.

Ia mengatakan, dari 72 masalah penyiksaan yg ditemukan, 57 perkara dikerjakan oleh aparat kepolisian dengan motif bagi mendapatkan informasi-informasi mengenai peristiwa.

“Jadi kami lihat praktik penyiksaan dikerjakan kepolisian itu kadang kali bermula buat mendapatkan informasi-informasi, mengenai suatu peristiwa dari tersangka ataupun saksi,” kata Rivanlee di Bakoel Koffie, Jakarta, Rabu (26/6/2019).

Rivanlee mengatakan, praktik penyiksaan juga dikerjakan oleh TNI dan sipir. Namun, praktik penyiksaan yg dikerjakan sipir kepada tahanan di Lapas menjadi sorotan pada tahun 2019 ini, karena penyiksaan yg dikerjakan sipir tersebut meningkat dari tahun sebelumnya.

Baca juga: Kontras Temukan 72 Kasus Penyiksaan dan Tindakan Tak Manusiawi di Indonesia

“Seperti kemarin ada perkara tentang sipir dengan tahanan. Itu dikarenakan sipir berlaku keras terhadap tahanan-tahanan dengan alasan ketertiban,” ujar dia.

Rivanlee juga memaparkan tempat paling dominan terjadinya praktik penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi adalah sel tahanan, sebanyak 32 kasus.

Sementara itu, tempat publik menjadi tempat praktik penyiksaan sebanyak 27 masalah dan tempat tertutup sebanyak 13 kasus.

“Tempat publik yg dimaksud adalah tempat yg dapat diakses oleh publik secara bebas seperti partai,” ujar Rivanlee.

Selanjutnya, Rivanlee mengatakan, seharusnya metode penyiksaan yg dikerjakan kepolisian tak digunakan lagi usai disahkannya Konvensi Anti Penyiksaan sejak tahun 1998 dan aturan internal polisi.

“Dan Kepolisian sendiri sudah memiliki aturan internal Peraturan Kapolri (Perkab) Nomor 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia,” pungkasnya.

Sumber: http://nasional.kompas.com
BanyumasRaya.com