Abraham Samad: Menunda Proses Hukum Calon Kepala Daerah Lebih Banyak Mudaratnya

Banyumas Raya

JAKARTA, – Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad coba mengartikan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto sebagai bentuk kekhawatiran muncul kegaduhan seandainya proses hukum terhadap calon kepala daerah tetap berjalan.

Namun, setelah mempertimbangkan banyak hal, Abraham menganggap penundaan masalah itu lebih banyak dampak negatifnya.

“Penegakan hukum tak dapat ditunda karena adanya perhelatan politik. Ada impact yg mudaratnya lebih besar,” kata Abraham dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (17/3/2018).

“Menurut saya, kalau ada penundaan, konsekuensi lebih berat,” ujar dia.

Pertama, besar kemungkinan calon kepala daerah itu menghilangkan barang bukti selama proses hukumnya ditunda. Hal tersebut mulai menghambat proses penegakan hukum yg mulai dilanjutkan usai rangkaian proses pilkada.

(Baca juga: KPK Ingatkan Caleg dan Calon Kepala Daerah Pahami UU Tipikor)

Menurut Samad, kasusnya dapat jalan di tempat dan tak membuahkan hasil maksimal.

Kedua, mulai memunculkan konsekuensi yg buruk seandainya calon bermasalah itu terpiluh jadi kepala daerah.

“Bayangkan, kalau ditunda, calon terpilih itu sebenarnya tersangkut persoalan korupsi. Setelah terpilih ditetapkan tersangka,” kata Abraham.

Abraham mengatakan, dalam undang-undang tak diatur bahwa calon kepala daerah terpilih mampu batal pelantikannya meskipun berstatus tahanan. Proses hukumnya harus dinyatakan berkekuatan hukum tetap baru mampu diproses lebih lanjut.

Dengan demikian, kata Abraham, bukan mustahil seandainya terjadi kepala daerah dilantik dan disumpah di dalam penjara.

“Ini merusak peradaban. Tidak ada di negara yg bersih, yg melakukan penegakan hukum tanpa pandang buku, yg mengangkat pemimpinnya di dalam lapas,” kata Abraham.

“Maka permintaan Wiranto harus ditolak karena membawa dampak buruk dan mencederai proses demokrasi yg berjalan,” ujar dia.

Sumber: http://nasional.kompas.com
BanyumasRaya.com