Skandal Facebook Di AS, Justifikasi Percepat UU Perlindungan Data Pribadi Di RI

Banyumas Raya

JAKARTA, – Kasus Cambridge AnalyticA mengundang perhatian masyarakat global. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, menyampaikan sudah menghubungi Facebook guna mempertanyakan apakah pencurian 50 juta data pribadi tersebut termasuk data pengguna di Indonesia.

Terlepas dari itu, Rudiantara menyampaikan perkara ini mampu menjadi rujukan buat mempercepat pembahasan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Di era digital seperti sekarang, tingkat urgensi UU PDP semakin tinggi.

“Kemarin di Dewan Perwakilan Rakyat juga telah dibentuk Panitia Kerja (Panja) yg fokus pada perlindungan data pribadi. Kasus ini (Cambridge Analytical) dapat dijadikan justifikasi tambahan bagi mempercepat proses UU PDP,” ia menjelaskan kepada Tekno, Kamis (22/3/2018) malam.

Panja Perlindungan Data Pribadi di Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat RI dibentuk karena adanya kekhawatiran penyalahgunaan data pribadi dalam proses registrasi kartu SIM prabayar dengan NIK dan KK. Periode registrasi sendiri telah berlangsung sejak 31 Oktober 2017 hingga 28 Februari 2018. (Baca juga : Menkominfo Tak Akan Tangguhkan Registrasi Kartu Prabayar di Tengah Polemik)

Secara umum, Rudiantara mengimbau masyarakat agar lebih hati-hati dalam membagi keterangan pribadinya. Jika diminta memasukkan data pribadi, seperti nomor telepon dan alamat, sebaiknya lebih kritis.

“Biasanya layanan internet memang bertanya apakah ingin sinkronisasi akun dengan nomor telepon atau data pribadi lainnya. Kalau memang tak perlu, jangan diserahkan,” ia menyarankan.

Rudiantara menyampaikan masyarakat tidak perlu paranoid dengan perkara Cambridge Analytical. Pasalnya, pencurian data itu terkait Pilpres AS 2016, di mana masyarakat Indonesia tidak terlibat. (Baca juga : Cambridge Analytica Disebut Curi Data 50 Juta Pengguna Facebook)

Ia juga menegaskan perkara pencurian data di Indonesia tak mulai ditolerir. Meski belum milik UU PDP, ada payung hukum yang lain yg menjadi pengikat yakni UU ITE.

“Kalau masalah seperti itu terjadi di Indonesia kami milik UU ITE bagi menjamin keamanan data pribadi masyarakat. Bagi yg melanggar mampu terkena hukuman penjara 12 tahun dan denda Rp 12 miliar,” ia menjelaskan.

Kendati begitu, pihaknya masih mendalami apakah UU ITE ini dapat diberlakukan buat masalah Facebook seandainya memang berimbas pada pengguna di Indonesia. Pasalnya, pelaku pelanggarannya adalah pengembang pihak ketiga yg beroperasi di luar negeri.

Baca juga : Bocoran Data Pengguna Facebook Dipakai Pilpres AS, Zuckerberg Umbar Janji

Sumber: http://tekno.kompas.com
BanyumasRaya.com