Banyumas Raya
Penetapan aturan tarif standar dengan nilai yg wajar dan melegalitaskan angkutan ojek online, adalah suara yg dipekikan pengemudi ojek online kala melakukan demo di sebrang Istana Merdeka, Selasa (28/3), kemarin.
- Grab dan Go-jek bersiap naikkan tarif ojek online
- Caplok Uber di Asia Tenggara, KPPU minta Grab lapor
- Diakuisisi Grab, ini yg dikeluhkan para pegawai dan pengguna Uber
Demo yg dikerjakan itu, ternyata membuat Presiden Jokowi mengajak perwakilan dari pendemo buat diajak duduk bersama. Mereka pun akan mengeluarkan unek-unek di hadapan Presiden Jokowi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
Tak lama berselang, Managing Director Grab Indonesia, Ridzki Kramadibrata mengeluarkan pernyataannya terkait demo yg dikerjakan oleh segala ojek online, termasuk Grab. Dikutip dari Liputan6.com, pihak Grab menghargai hak setiap warga negara, termasuk mitra pengemudi bagi mengatakan pendapat selama dikerjakan secara damai dan dalam koridor hukum yg berlaku.
“Grab terus membuka jalur komunikasi beberapa arah secara rutin buat menerima aspirasi, umpan balik, dan masukan dari para mitra pengemudi, baik melalui rapat tatap muka seperti forum atau kunjungan ke basecamp para mitra,” jelasnya.
Selain itu, bagi lebih memudahkan komunikasi beberapa arah, pihaknya juga membuka sejumlah kanal seperti media sosial, blog, termasuk grup dari aplikasi pesan instan antara mitra pengemudi dan tim operasional Grab. Karenanya, ia menyarankan para mitra pengemudi memakai jalur tersebut buat berkomunikasi.
“Kami menghargai kerja keras para mitra pengemudi dan selalu berinovasi demi meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi yg tergabung dalam platform Grab. Bersama mereka, kita mulai melanjutkan upaya perwujudan misi-misi, termasuk komitmen taraf hidup mitra pengemudi Grab,” tuturnya.
Di sisi lain, Presiden Jokowi meminta ada patokan harga untuk para pengemudi ojek online sebagai solusi dari perang tarif yg dikeluhkan para pengemudi.
“Memang harus ada patokan harga bawah, harga atas. Mungkin ke situ, tetapi belum. Besok mulai diputuskan setelah meeting dilakukan,” katanya dikutip dari Antara.
Terkait hal itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan bahwa mediasi mulai dikerjakan pada Rabu pukul 16.00 WIB.
“Yang dikeluhkan tarifnya kemurahan, sekarang itu Rp 1.600 per kilometer jadi enam kilometer itu baru bisa Rp 10.000 jadi mereka merasa kurang, usulnya jadi Rp 2.500 per kilometer,” kata Budi.
Sumber: Liputan6.com [ega]
Sumber: http://www.merdeka.com
BanyumasRaya.com
