Banyumas Raya
Proses akuisisi Uber di Asia Tenggara yg dikerjakan oleh Grab, ternyata menjadi perhatian untuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Hal ini dikarenakan Grab juga melakukan operasionalnya di Indonesia dan diprediksikan mulai mengubah peta persaingan di Tanah Air.
- Grab dan Go-jek bersiap naikkan tarif ojek online
- Diakuisisi Grab, ini yg dikeluhkan para pegawai dan pengguna Uber
- Uber jual aset ke Grab, CEO angkat bicara
Menurut Ketua KPPU, Syarkawi Rauf, Grab sebagai pihak yg melakukan penggabungan buat secepatnya melakukan pemberitahuan kepada KPPU selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah transaksi tersebut berlaku efektif secara yuridis.
Mereka (Grab-red) berkewajiban buat memberikan notifikasi ke KPPU pasca akuisisi Uber, jelasnya kepada Merdeka.com, Rabu (28/3).
Kewajiban tersebut, kata dia, sejalan dengan ketentuan yg sudah diatur dalam Pasal 29 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 jo tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Kemudian, Pasal 5 pada Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yg mampu Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Merger yg wajib dilaporkan tersebut tentunya haruslah merger yg memenuhi ketentuan kewajiban minimal, yakni Rp 2,5 triliun aset gabungan atau Rp 5 triliun penjualan gabungan. Dalam hal ini KPPU belum memperoleh keterangan resmi terkait nilai transaksi, namun dari berbagai pemberitaan di publik, kita mencatat potensi sebesar 2 milliar dollar pada transaksi tersebut, terangnya.
Terlepas dari itu, Syarkawi mengatakan, kekhawatiran dampak penyatuan usaha atas persaingan usaha itu, sebetulnya tak terjadi di Indonesia saja. Melainkan di dua negara Asean lainnya seperti Singapura, Thailand, Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Negara-negara tersebut yg notabene disinggahi pemain ride hailing kecuali Go-Jek.
Transaksi tersebut sudah menjadi perhatian penting oleh berbagai otoritas persaingan di ASEAN. KPPU sendiri mulai mengantisipasi dampak merger dengan memantau persaingan dan perkembangan harga di sektor aplikasi transportasi daring tersebut, baik dalam jasa berbagi angkutan maupun pengantaran makanan, jelasnya. [idc]
Sumber: http://www.merdeka.com
BanyumasRaya.com
