Banyumas Raya
JAKARTA, – Kementerian Perhubungan ( Kemenhub) resmi mengeluarkan regulasi ojek online. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan (PM) No.12 Tahun 2019 mengenai Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yg Digunakan buat Kepentingan Masyarakat.
” Regulasi ini telah diundangkan, jadi kalian tinggal melakukan sosialisasi kebeberapa kota besar akan akhir Maret sampai awal April mendatang,” ucap Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdar) Budi Setiyadi, dalam informasi resminya, Selasa (19/3/2019).
Meski telah resmi diikeluarkan dan ditandatangani oleh Menteri Perhubugan (Menhub) Budi Karya Sumadi pada 11 Maret lalu, namun mengenai besaran soal ketentuan tarif per kilometer sampai ketika ini belum ditetapkan. Untuk itu, Budi menyampaikan tugas Direktorat Jenderal Perhubungan Darat belum selesai.
Baca juga: Regulasi Ojek Online Bukan Melegalkan Sepeda Motor
Mengenai biaya jasa yg terbagi dua, yakni biaya segera dan biaya tidak langsung, Budi menyatakan harus memperhatikan dari segi ekonomi, sosial, dan budaya.
“Saya masih mulai membuat Surat Keputusan Menteri yg mulai mengatur besaran biaya jasa dari ojek online ini. Masing-masing daerah milik persepsi dan ekspektasi yg berbeda terkait tarif. Paling lambat mulai diselesaikan dalam pekan ini,” ujar Budi.
Lebih lanjut, Budi menjelaskan seandainya ada masalah mampu diselesaikan. Menyangkut biaya jasa ojek daring juga menerima dua masukan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).
Pengaturan tarif nantinya mulai memakai sistem batas bawah dan batas atas. Budi menjelaskan hal ini yaitu usulan dari YLKI, karena dengan adanya tarif batas atas konsumen atau masyarakat bisa terlindungi dari tarif yg bisa dinaikkan dengan semena-mena.
Sejumlah massa ojek online berunjuk rasa ketika demo di depan Gedung DPR/MPR RI buat berunjuk rasa mengatakan aspirasinya, Senin (23/4/2018). Dalam demo ini para pengemudi ojek online menuntut kenaikan tarif, Pengakuan legal, dan perlindungan hukum dan keadilan untuk ojek online.Budi berharap adanya regulasi baru ini, mulai membuat terjadinya persaingan sehat di antara kedua aplikator ojek online yg ada ketika ini, yakni Grab dan Go-Jek.
Baca juga: Kemenhub Masih Godok Besaran Tarif Ojek Online
“Jangan sampai salah sesuatu mati dan yg lainnya diuntungkan. Kedua-duanya harus tetap hidup supaya tak terjadi monopoli usaha. Apalagi kata Pak Presiden, menjadi pengemudi itu profesi yg mulia dan terlebih ini telah menjadi profesi buat banyak orang menyandarkan hidupnya,” ujar Budi.
Tak cuma itu, dalam PM 12/2019 ini juga mengatur mengenai ojek pangkalan Direktur Angkutan Jalan Ahmad Yani, menyatakan bahwa ojek pangkalan diatur seputar persyaratan teknis dan cara pengemudi mampu mengendarakan kendaraan dengan berkeselamatan.
“Keselamatan, kemitraan, suspend, dan biaya jasa adalah poin-poin yg menjadi isi penting dalam PM 12/2019. Itu segala dirangkum dalam 21 pasal,” kata Yani.
Sumber: http://otomotif.kompas.com
BanyumasRaya.com
