Wapres Kalla Setuju GBHN Dihidupkan Kembali, Tapi…

Banyumas Raya

JAKARTA, – Wakil Presiden Jusuf Kalla sepakat dengan usulan penghidupan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara ( GBHN) melalui amandemen terbatas UUD 1945.

“Kalau cuma GBHN, secara prinsip itu bagus. Asal jangan merubah semua sistem lagi,” ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (13/8/2019).

GBHN memang diperlukan bagi dijadikan patokan penting pembangunan nasional. Dengan demikian, apa yg dicanangkan oleh para pemerintah daerah dan pusat terintegrasi dan mampu mencapai target pembangunan.

Baca juga: Menkuham Sebut Partai-partai Sepakat Amandemen UUD Terbatas pada GBHN

Kalla menambahkan, kini telah ada patokan perencanaan dan pembangunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Namun apabila ada GBHN, maka pembangunan mulai lebih terintegrasi.

Hanya, ia meminta efek dari penghidupan kembali GBHN harus dikaji ulang. Sebab dengan dihidupkannya GBHN, MPR mulai menjadi lembaga negara tertinggi.

Hal itu, kata Kalla, mulai membawa dampak pada sistem ketatanegaraan di Indonesia nantinya.

“Yang benar harus dikaji, bagaimana ini tak menyebabkan masalah-masalah perubahan di struktur kenegaraan,” lanjut Kalla.

Diberitakan, usul supaya GBHN dihidupkan kembali salah satunya dilontarkan PDI Perjuangan. Dalam Kongres V di Bali, Sabtu (10/8/2019) lalu, PDI-P merekomendasikan amandemen terbatas 1945.

Dalam amandemen itu, memutuskan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Dengan demikian, MPR memiliki wewenang dalam memutuskan GBHN sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan.

“Kita memerlukan Garis Besar Haluan Negara atau pola pembangunan semesta berencana,” kata Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto ketika ditemui seusai kongres.

“Ini yg mulai kita dialogkan bersama. Tetapi sebagai keputusan kongres, kita taat pada putusan itu,” lanjut dia.

Baca juga: MPR: Masyarakat Ingin Arah Pembangunan Kembali Ke GBHN

Kendati MPR menjadi lembaga tertinggi negara, lanjut Hasto, partainya tak merekomendasikan adanya perubahan sistem pada pemilihan presiden dan wakil presiden. Pilpres harus tetap dipilih segera oleh rakyat.

Pada era Orde Baru, MPR yaitu lembaga tertinggi negara serta memiliki kewenangan memilih presiden dan wakil presiden.

“Kita ini tetap mengikuti rezim kedaulatan rakyat di mana rakyat berdaulat bagi menentukan pemimpinnya. Presiden dan wakil presiden dipilih secara segera oleh rakyat,” kata Hasto.

Sumber: http://nasional.kompas.com
BanyumasRaya.com