Banyumas Raya
JAKARTA, – Ketua DPP Partai Gerindra Nizar Zahro meminta pemerintah bagi transparan soal polemik penyediaan tas sembako yg kerap dibagikan dalam kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke daerah.
Nizar mempertanyakan, apakah pengadaan tas sembako tersebut digunakan buat Pilpres 2019 atau memang program pemerintah.
“Sebab di tahun politik ini penyalahgunaan kekuasaan rawan terjadi. Dengan artian, seseorang yg menjabat di pemerintahan dapat memakai sumber dana bagi kepentingan pribadi,” kata Nizar melalui pesan singkat, Selasa (24/4/2018).
Karena itu, ia meminta Jokowi menjelaskan secara gamblang ihwal peruntukan tas sembako. Menurut dia, APBN tidak boleh dipergunakan bagi kepentingan kampanye Jokowi.
Ia pun menilai pembagian sembako lebih bertujuan bagi merebut simpati publik ketimbang memenuhi kebutuhan masyarakat.
(Baca juga: Bawaslu Minta Jokowi Hentikan Kegiatan Bagi-bagi Sembako)
Nizar juga meminta masyarakat tak terbuai dengan sembako yg dibagikan Jokowi ketika kunjungan kerja ke daerah.
“Karenanya, sembako yg mulai dibagikan itu, jelas bagi meraih simpati publik,” kata dia.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno sebelumnya mengakui adanya lelang pengadaan tas bantuan sembako Presiden Joko Widodo senilai Rp 3 miliar.
Pratikno mengatakan, anggaran tersebut diambil dari pos bantuan sosial presiden.
“Jadi, ada pos anggaran namanya bantuan sosial, itu telah sejak zaman lalu kala telah ada. Cuma penggunaannya saja telah beda-beda,” kata Pratikno, Selasa (24/4/2018).
“Itu bukan pos yg baru, ini pos yg sejak lama, sejak presiden terdahulu. Cuma bagaimana bentuknya, itu penggunaannya berbeda-beda,” ujar dia.
(Baca juga: Viral Pengadaan Tas Sembako Jokowi Rp 3 Miliar, Ini Tanggapan Istana)
Hal ini disampaikan Pratikno menjawab keterangan soal pengadaan tas sembako tersebut yg ramai di media sosial. Informasi soal tas sembako ini berasal dari situs LPSE Kemenkeu.
Di laman lpse.kemenkeu.go.id, tercantum keterangan soal lelang pengadaan tas sembako bantuan presiden dengan kode lelang 23246011.
Pengadaan ini ada di bawah Kementerian Sekretariat Negara, satuan kerja Istana Kepresidenan Jakarta.
Nilai pagu paket Rp 3.000.000.000 yg dananya berasal dari APBN tahun anggaran 2018.
Pratikno memastikan pengadaan tas sembako ini sesuai prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Bapak Presiden menggunakannya, ini kan terbuka, seluruh orang tahu siapa yg menerima. Kami akuntabel buat administrasi,” kata Pratikno.
Sumber: http://nasional.kompas.com
BanyumasRaya.com
