Banyumas Raya
JAKARTA, .com – Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menganggap Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yg masih dibahas pemerintah dan DPR, mendatangkan angin segar kepada kementerian yg dipimpinnya.
Sebab, dia meyakini bakal ada paradigma pemidanaan alternatif yg mampu menanggulangi minimnya kapasitas lembaga pemasyarakatan ( lapas).
“Dengan KUHP yg baru, kita berharap paradigma pemidanaan mengedepankan alternatif pidana di luar penjara,” kata Yasona di Graha Pengayoman Kemenkumham, Jakarta, Kamis (19/4/2018).
(Baca juga: Sidak, Petugas Temukan Puluhan Telepon Seluler di Dalam Lapas)
KUHP yg baru, menurutnya, harus mengedepankan restorative justice yg tak terus membawa pelaku kejahatan harus dijebloskan ke penjara.
“Nanti pidana kecil-kecil nggak usah ke dalam (penjara), untuk sumpek aja, dan khawatir kami juga orang yg kasus-kasus kecil dimasukan ke dalam bukan tambah baik tetapi mampu bertemu dengan yg parah,” katanya.
Ia menuturkan, terpidana kejahatan yg masuk kategori ringan dapat diberikan sanksi kerja sosial. Misalnya, menyapu jalanan atau bekerja di tempat yg sudah diatur peraturan pemerintah.
(Baca juga: Yasonna: Kami Jadi Tumbal soal 50 Persen Jaringan Narkoba di Lapas)
“Nanti kalian bagi Peraturan Pemerintah mengenai itu, turunan programnya,” tegasnya.
Meski demikian, ia mendorong reformasi baru di dalam hunian lapas. Seperti keadaan hunian yg ideal, pemenuhan hak-hak napi mampu lebih optimal, layanan kesehatan membaik, dan penyelewengan dapat diminimalisasi.
Sumber: http://nasional.kompas.com
BanyumasRaya.com
