Banyumas Raya
JAKARTA, – Mahkamah Konstitusi ( MK) menyampaikan mulai langsung memverifikasi berkas permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yg diajukan tujuh pemohon, Selasa (5/3/2019).
Hal itu disampaikan Juru Bicara MK Fajar Laksono ketika ditemui di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Selasa.
“Termasuk yg ini (uji materi yg diajukan tujuh pemohon) juga langsung kalian verifikasi, kalau telah lengkap nanti mulai kalian registrasi,” ungkap Fajar.
Jika berkas dinyatakan lengkap, Fajar menyampaikan MK mulai meregistrasi permohonan uji materi tersebut. Jika belum lengkap, pemohon harus memperbaiki berkasnya.
Baca juga: Ingin Selamatkan Suara Rakyat, 7 Pemohon Ajukan Uji Materi UU Pemilu ke MK
MK, kata Fajar, memiliki waktu paling lama 14 hari bagi menyelenggarakan sidang setelah tahap registrasi.
“Registrasi kan paling lama 14 hari setelah pendaftaran ya, paling lama 14 hari telah harus ada sidang pendahuluan, paling lama ya berarti dapat lebih cepat dari itu,” terangnya.
Fajar berharap agar putusan bisa dijatuhkan sebelum pesta demokrasi untuk rakyat Indonesia tersebut terselenggara.
Kendati demikian, Fajar menegaskan bahwa kecepatan MK bagi menetapkan sangat tergantung pada permohonan serta argumentasi pemohon terkait urgensi uji materi tersebut.
Sebelumnya, sebanyak tujuh pemohon mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi.
Berkas permohonan pengujian tersebut sudah diserahkan ke MK, di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (5/3/2019).
“Kami telah mendaftarkan permohonan uji konstitusionalitas buat UU Pemilu. Permohonan ini tujuan utamanya adalah menyelamatkan suara rakyat pemilih,” terang kuasa hukum pemohon, Denny Indrayana.
Baca juga: MK Verifikasi Permohonan Uji Materi UU Pemilu soal Pindah Memilih
Ke-tujuh pemohon tersebut adalah Perkumpulan buat Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yg diwakili oleh Titi Anggraini, pelopor dan peneliti penting Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis, dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari.
Kemudian, terdapat pula beberapa orang warga binaan di Lapas Tangerang, merupakan Augus Hendy dan A. Murogi bin Sabar, serta beberapa karyawan, Muhamad Nurul Huda dan Sutrisno.
Para pemohon menguji Pasal 210 ayat (1), Pasal 350 ayat (2), Pasal 383 ayat (2), Pasal 348 ayat (4) dan ayat (9).
Sumber: http://nasional.kompas.com
BanyumasRaya.com
