Banyumas Raya
JAKARTA, – Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK).
Sidang pendahuluan PK rencananya mulai digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (24/5/2018).
“Ya, intinya perjuangan keadilan PK itu disediakan buat pencarian keadilan yg tercecer. Saya merasa, berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti yg terungkap di persidangan, putusan yg dijatuhkan kepada aku itu jauh dari keadilan,” ujar Anas ketika ditemui di PN Jakarta Pusat, Kamis.
Baca juga: Hukuman Anas Urbaningrum Jadi 14 Tahun, Bayar Rp 57 M, dan Hak Dipilih Dicabut
Menurut Anas, segala persidangan yg ia jalani akan dari tingkat pertama hingga ke Mahkamah Agung tak ada yg berbasiskan kepada fakta dan bukti yg terungkap di persidangan.
Anas merasa dirinya diperlakukan secara tak adil.
Anas merasa percaya pengajuan PK mulai dikabulkan oleh Hakim Agung. Menurut Anas, pengajuan PK dilandasi adanya bukti baru, serta diperkuat dengan argumentasi yg kokoh buat menjadi dasar pertimbangan majelis hakim.
“Buat saya, ini adalah perjuangan keadilan. Mudah-mudahan kesempatan yg baik ini betul-betul aku diadili, sehingga putusannya nanti putusan yg adil,” kata Anas.
Baca juga: Dari Lapas, Anas Urbaningrum Tulis Surat This is Not My War
Sebelumnya, Mahkamah Agung memperberat hukuman terhadap Anas Urbaningrum, setelah menolak kasasi yg diajukannya.
Anas yg semula dihukum tujuh tahun penjara kini harus mendekam di rumah tahanan selama 14 tahun.
Selain itu, Anas juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 5 miliar subsider sesuatu tahun dan empat bulan kurungan.
Krisna menjelaskan, Anas juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 57.592.330.580 kepada negara.
Apabila uang pengganti ini dalam waktu sesuatu bulan tak dilunasi, maka segala kekayaannya mulai dilelang. Apabila masih juga belum cukup, ia terancam penjara selama empat tahun.
Majelis hakim yg memutus perkara tersebut terdiri dari Artidjo Alkostar, Krisna Harahap, dan MS Lumme.
Baca juga: Anas Urbaningrum Merasa Jadi Korban Kriminalisasi Layaknya Antasari
MA mengabulkan pula permohonan jaksa penuntut umum dari KPK yg meminta agar Anas dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak dipilih dalam menduduki jabatan publik.
Majelis hakim berkeyakinan bahwa Anas sudah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam secara pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang TPPU jo Pasal 64 KUHP, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003.
Dalam pertimbangannya, MA menolak keberatan Anas yg menyatakan bahwa tindak pidana yang berasal dalam tindak pidana pencucian uang (TPPU) harus dibuktikan terlebih dahulu.
Majelis Agung mengacu pada ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU yg menegaskan bahwa tindak pidana yang berasal tak wajib dibuktikan terlebih dahulu.
Majelis menilai, pertimbangan pengadilan tingkat pertama dan banding yg menyatakan bahwa hak Anas buat dipilih dalam jabatan publik tak perlu dicabut adalah keliru.
Sebaliknya, MA justru berpendapat bahwa publik atau masyarakat justru harus dilindungi dari fakta, informasi, persepsi yg salah dari seorang calon pemimpin.
Sumber: http://nasional.kompas.com
BanyumasRaya.com
