Banyumas Raya
JAKARTA, – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menekankan dirinya tak pernah mengeluarkan aturan mengenai larangan pertemuan di hotel kepada pegawai pemerintah daerah.
“Sudah kalian luruskan bahwa Mendagri tak pernah membuat pengaturan mengenai larangan rapat-rapat di hotel,” kata Tjahjo melalui pesan singkat kepada wartawan di Jakarta, Selasa (12/2/2019), seperti dikutip Antara.
Tjahjo meluruskan yg terjadi sebenarnya adalah dirinya mengeluarkan pernyataan kepada internal Kementerian Dalam Negeri, agar membuat SOP internal dalam menerima konsultasi pemda terkait anggaran.
Baca juga: Mendagri Larang Pemprov Gelar Rapat Evaluasi Anggaran di Hotel
Dia mengatakan, konsultasi anggaran oleh pemda kepada Kemendagri sebaiknya tak dilaksanakan malam hari di hotel, namun di kantor Kemendagri.
Hal tersebut sebagai respons atas perkara dugaaan penganiayaan staf KPK di Hotel Borobudur, Jakarta.
Saat itu, Pemprov Papua mengundang konsultasi Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri ke Hotel Borobudur malam hari, buat membahas anggaran daerah tanpa seizin Mendagri.
Tjahjo kembali menegaskan tak pernah melarang penyelenggaraan meeting di hotel. Justru, kata dia, hampir 100 persen kegiatan Kemendagri di berbagai tingkatan, dilaksanakan di hotel.
Baca juga: Kepada Jokowi, Pengusaha Protes Wacana Larangan Pemda Gelar Rapat Anggaran di Hotel
Tjahjo mengatakan, pertemuan konsultasi anggaran antara pemda dengan Kemendagri agar tak dikerjakan malam hari di hotel, melainkan di kantor Kemendagri, agar tak menimbulkan bermacam penafsiran.
Sedangkan bagi pemda, setelah konsultasi, tetap dipersilakan menginap di hotel.
“Setelah masalah penganiayaan staf KPK karena KPK mendapat laporan ada pertemuan malam bahas anggaran daerah di hotel, maka kalau pertemuan anggaran di hotel jangan malam hari. Saat pembahasan anggaran antara Pemda Papua dan Ditjen Keuda serta DPRD timbul penafsiran yg diindikasikan macam-macam,” ujar Tjahjo.
Baca juga: Jokowi: Wacana Larangan Pemda Rapat Anggaran di Hotel Tak Diteruskan
Tjahjo mengatakan, hal tersebut perlu dipahami agar tak menimbulkan fitnah dan hal lain.
Tjahjo menekankan dirinya terus memegang teguh arahan Presiden Joko Widodo bahwa setiap kebijakan yg berkaitan dengan kepentingan pihak ketiga dan pemda, harus dikonsultasikan dengan Presiden dan Wapres.
“Jadi berita Mendagri melarang kegiatan Kemendagri di hotel adalah tak benar. Demikian intinya,” kata dia.
Sebelumnya, dalam acara Gala Dinner Peringatan HUT ke-50 Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) di Puri Agung Convention Hall Jakarta, Senin (11/1) malam, yg dihadiri Presiden RI Jokowi, Ketua Umum PHRI Haryadi Sukamdani mengeluhkan kebijakan Mendagri melarang pertemuan di hotel.
Hal itu mengancam keberlangsungan usaha dan industri perhotelan di Tanah Air.
Presiden Joko Widodo pun segera menelepon Mendagri kemudian menekankan kebijakan itu tak mulai ditindaklanjuti.
“Saya ingin menjawab apa yg menjadi statement Mendagri dulu, tadi baru saja aku diberi tahu telah beres, tak mulai ditindaklanjuti,” kata Presiden Jokowi.
Sumber: http://nasional.kompas.com
BanyumasRaya.com
