Banyumas Raya
JAKARTA, – Menteri Dalam Negeri Tjahko Kumolo membantah melarang pejabat daerah pertemuan di hotel buat membahas anggaran.
Hal itu disampaikan Tjahjo menanggapi keluhan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) yg menyebut adanya larangan meeting di hotel kepada pejabat daerah.
“Saya enggak pernah kok (melarang pertemuan di hotel). Siapa yg buat?” kata Tjahjo ketika ditemui di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (13/2/2019).
Saat ditanya mengapa Presiden sampai mengatakan rencana larangan itu dan hingga menanyai Tjahjo tentang hal tersebut, ia mengatakan, ketika itu kepala negara cuma memastikan apakah ada larangan tersebut.
Baca juga: Jokowi: Wacana Larangan Pemda Rapat Anggaran di Hotel Tak Diteruskan
Oleh karena itu, ketika ditanya Presiden Joko Widodo, Tjahjo menjawab tidak ada larangam darinya kepada pejabat daerah buat menggelar meeting di hotel.
“Enggak ada. Dia (Presiden) tanya, apa ada (larangan pertemuan di hotel) Pak? (saya jawab) Enggak ada. Ya sudah. Enggak mungkin dong (ada larangan),” kata Tjahjo lagi.
“Ketua PHRI enggak ada konfirmasi ke kami. Enggak pernah,” lanjut mantan Sekjen PDI-P itu.
Protes PHRI
Sebelumnya, PHRI memprotes wacana larangan Menteri Dalam Negeri ihwal meeting APBD di hotel.
Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani memprotes larangan tersebut segera kepada Presiden Joko Widodo ketika memberikan sambutan pada acara perayaan HUT PHRI ke-50 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (11/2/2019).
“Kami juga khawatir atas pernyataan Menteri Dalam Negeri yg mulai mengeluarkan standar operasional prosedur, bahwa kegiatan pertemuan pemerintahan dilarang diselenggarakan di hotel sebagai dampak masalah pemukulan terhadap petugas KPK,” ujar Hariyadi.
Hal itu, kata dia, mengakibatkan dampak negatif yakni matinya mata rantai suplai barang ke hotel.
Baca juga: Mendagri: Tidak Benar Ada Larangan Rapat di Hotel
Akibatnya, lanjut Hariyadi, para petani pemasok sayuran dan produsen bahan makanan lainnya mulai merugi lantaran distribusi barang mereka mandek.
Presiden Joko Widodo lantas memastikan Menteri Dalam Negeri membatalkan wacana larangan kepada pemerintah daerah bagi membahas anggaran di hotel.
Hal itu menyusul dugaan penganiayaan oknum Pemerintah Provinsi Papua terhadap pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Hotel Borobudur, Jakarta, minggu lalu.
“Saya ingin menjawab statement Kemendagri dulu, statement Mendagri. Tadi baru aja aku diberi tahu dan telah beres. Tidak mulai ditindaklanjuti. Mendagri segera jawabnya, tak ditindaklanjuti,” ujar Jokowi dalam sambutannya di acara perayaan HUT Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) ke-50 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (11/2/2019).
Sumber: http://nasional.kompas.com
BanyumasRaya.com
