Pemerintah terus memperkuat upaya mitigasi bencana melalui operasi modifikasi cuaca. Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk menambah peralatan pendukung guna meningkatkan efektivitas modifikasi cuaca di berbagai wilayah rawan bencana.
Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, saat konferensi pers bertajuk Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana Jelang Akhir Tahun yang digelar di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin.
“BMKG terus melakukan modifikasi cuaca, dan Bapak Presiden juga meminta adanya penambahan alat agar operasi modifikasi cuaca dapat berjalan lebih optimal,” ujar Prasetyo.
Menurutnya, penambahan peralatan modifikasi cuaca menjadi kebutuhan penting mengingat luasnya wilayah Indonesia serta tingginya potensi bencana hidrometeorologi. Kondisi geografis tersebut menuntut kesiapan yang lebih kuat, baik dari sisi teknologi maupun perencanaan.
Prasetyo menambahkan, pengalaman bencana yang terjadi sebelumnya, termasuk di sejumlah provinsi di Sumatera, menjadi pelajaran penting bagi pemerintah untuk memperkuat langkah antisipasi sejak dini. Penguatan perangkat dan perencanaan operasi modifikasi cuaca dinilai perlu dilakukan secara matang dan berkelanjutan.
“Perangkat untuk operasi modifikasi cuaca harus terus diperkuat dan direncanakan sedini mungkin agar respons kita terhadap potensi bencana lebih cepat dan tepat,” jelasnya.
Selain penguatan sarana, pemerintah juga meminta BMKG untuk terus memantau kondisi iklim dan cuaca secara berkesinambungan, khususnya menjelang dan selama periode pergantian tahun. Prasetyo menyebutkan bahwa bulan Desember hingga Januari biasanya diikuti dengan peningkatan curah hujan yang berisiko memicu bencana alam.
Dalam konteks tersebut, pemerintah menekankan pentingnya koordinasi intensif antara BMKG dan Kementerian Dalam Negeri. Koordinasi ini diharapkan mampu memperkuat kesiapsiagaan pemerintah daerah, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi.
“Kami meminta upaya mitigasi dilakukan secara konsisten dengan koordinasi berkelanjutan bersama Kementerian Dalam Negeri, sehingga daerah-daerah rawan bencana dapat segera mengambil langkah antisipatif sesuai perkembangan kondisi cuaca dan iklim,” pungkas Prasetyo.
