Pemberian bantuan sosial (bansos) sejatinya dilakukan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan bagi penerimanya.
Namun, tidak sedikit warga Jakarta justru menyalahgunakan bansos yang sebagai modal untuk bermain judi online (judol). Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno menyebut ratusan ribu warganya sudah terlibat judol.
Hal itu ia sampaikan ketika menjadi narasumber dalam acara talkshow bersama Kejaksaan Republik Indonesia (RI) untuk membahas mengenai bahaya judol yang diselenggarakan di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu (26/10/2025).
“Kalau bicara soal judi online, ini data saya berdasarkan PPATK di Jakarta ini terungkap sekitar 602.000 warga Jakarta terlibat judi online,” ucap Rano di lokasi.
5.000 penerima bansos terlibat judol Rano
mengungkapkan bahwa dari ratusan ribu warga Jakarta yang terlibat judol, beberapa di antaranya adalah penerima bansos. “5.000 di antaranya adalah penerima bansos,” kata Rano. Ia juga mengungkapkan, nilai transaksi judol di Jakarta telah mencapai Rp 3,12 triliun.
Menurut Rano, kondisi ini sangat memprihatinkan, mengingat pemerintah menyalurkan bansos untuk meningkatkan kesejahteraan warga.
Misalnya, lewat program Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
“Misal, yang kita keluarkan itu dari KJP 700.000, KJMU 600.000 tapi masih ada sekitar 15.000 uang bansos ini larinya ke judi online, ini prihatin kita,” ungkap Rano.
Pemprov bakal cabut bansos warga yang Judol Rano menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tak segan mencabut bansos warga yang memang terlibat judol. “Terpaksa kita cabut ini.
Kita mengeluarkan anggaran untuk subsidi bansos buat KJP, KJMU, BPJS, eh digunakan begitu,” ucap Rano. Sampai saat ini, kata Rano, Pemprov DKI Jakarta masih mencari solusi agar dana bansos tak lagi digunakan untuk bermain judol.
Namun, menurut Rano, upaya tersebut tidak mudah karena perlu penelusuran mendalam terhadap penerima bansos yang terlibat judol. “Ini kan by name by adress, kita kasih kartu ke anaknya, tapi kartunya dipegang emak ama bapaknya.
Nah, ini kita lagi siasati gimana caranya,” jelas Rano. Bakal gencarkan edukasi Selain menghapus bansos, Pemprov DKI Jakarta bakal meniru Kejaksaan RI untuk menggencarkan edukasi tentang bahaya judol di ruang terbuka.
“Ini kejaksaan contoh yang tepat luar bisa membuat acara di sini, saya enggak pernah outdoor seperti ini sosialisasinya tentang edukasi, ini awal yang sangat tepat,” kata Rano.
Rano bilang, Pemprov DKI Jakarta akan memanfaatkan area car free day (CFD) untuk membuat acara serupa demi menekan kasus judol di Jakarta. “Bayangin acara ini ada di CFD, CFD kita itu hampir 400.000 orang luar biasa,” tutur Rano.
Dengan adanya edukasi dan sosialisasi, Rano yakin warga Jakarta akan sadar betapa bahayanya judol untuk masa depan diri sendiri dan keluarga.
