Banyumas Raya
JAKARTA, – Setelah stagnan dengan skor 37 selama beberapa tahun, Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perceptions Index (CPI) Indonesia pada 2018, naik sesuatu poin menjadi 38.
Temuan ini yaitu hasil riset Transparency International Indonesia (TII). Adapun skor 0 memperlihatkan sangat korup, sedangkan 100 bersih dari korupsi.
“Skor CPI indonesia buat tahun 2018 (sebesar) 38 dari (skala) 0 sampai 100. Dengan ranking 89. Skor ini naik 1 poin dari CPI 2017 yg dulu dan naik 7 peringkat dari tahun 2017 lalu,” ujar Manajer Departemen Riset TII Wawan Suyatmiko dalam paparannya di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa (29/1/2019).
Wawan memaparkan, penilaian CPI ini berdasarkan sembilan indeks gabungan, yaitu:
- World Economic Forum
- International Country Risk Guide
- Global Insight Country Risks Ratings
- IMD World Competitiveness Yearbook
- Bertelsmann Foundation Transform Index
- Economist Intelligence Unit Country Ratings
- PERC Asia Risk Guide
- Varieties of Democracy Project
- World Justice Project.
Baca juga: Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Naik, Pimpinan KPK Berharap Lebih
“Ada Global Insight dan PERC yg mengalami kenaikan, terutama Global Insight mengalami kenaikan sebanyak 12 poin. Global Insight salah sesuatu survei yg banyak membahas bagaimana perilaku pelaku usaha terutama dalam perbaikan iklim investasi dan antikorupsi,” kata dia.
Akan tetapi, ada penilaian yg stagnan, seperti World Economic Forum, International Country Risk Guide, Bertelsmann Foundation Transform Index, Economist Intelligence Unit Country Ratings dan World Justice Project.
“Ada beberapa indeks yg turun, yakni IMD World Competitiveness Yearbook turun 3 poin dan Varieties of Democracy Project kami juga turun 2 poin,” ujar Wawan.
Catatan Pimpinan KPK
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif berpendapat, seharusnya Indonesia mampu mendapatkan capaian CPI yg lebih baik lagi.
“Enggak kecewa-kecewa amat, tetapi kita berharap lebih banyak meningkatnya. Tapi Alhamdulillah hari ini kami naik 1, dan peringkatnya naik lumayan signifikan sampai 7 peringkat,” ujar Laode usai mengikuti paparan riset tersebut.
Meski skor Indonesia naik, ada beberapa indeks yg menurun dibanding tahun 2017. Indeks itu di Varieties of Democracy Project dan IMD World Competitiveness Yearbook.
Indeks Varieties of Democracy Project menyangkut pelaksanaan sistem demokrasi di suatu negara.
Baca juga: Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Naik Jadi 38
Sementara, IMD World Competitiveness Yearbook menyangkut daya saing suatu negara. Dalam indeks ini, salah sesuatu yg disinggung adalah relasi pebisnis dan aktor politik.
Dua indeks ini mengalami penurunan poin dibanding tahun 2017.
Perbaikan integritas para aktor politik dinilainya masih menjadi pekerjaan rumah. Laode berharap komitmen aktor politik dalam pemberantasan korupsi dapat ditingkatkan lagi.
Pasalnya, mereka terkadang abai dengan komitmen pemberantasan korupsi. Situasi ini yg mampu menjadi penghambat pertumbuhan CPI Indonesia.
“Kasus yg ditangani KPK dari segi aktor yg paling banyak itu elected official, bupati, Dewan Perwakilan Rakyat dan gubernur. Seharusnya yg memberi contoh itu adalah aktor-aktor politik, tapi mereka yg terkadang merusak,” ujar Laode.
Laode juga menyoroti indeks World Justice Project yg stagnan dengan skor 20. Indeks ini mengukur ketaatan suatu negara dalam penegakan hukum dan penyalahgunaan kewenangan publik pada eksekutif, yudisial, polisi, militer dan legislatif.
“Khusus yg angkanya 20 itu, itu yg sedang kami pikirkan bersama, apa program aksinya, sebetulnya ada dua hal,” kata dia.
Baca juga: Pimpinan KPK: OTT Meningkat, tapi Indeks Persepsi Korupsi Stagnan
Ia mencontohkan, KPK mendorong Badan Pengawas Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) bagi meningkatkan integritas aparatur peradilan.
Selain itu, perbaikan sistem rekrutmen di kejaksaan juga menjadi poin utama yg perlu diperhatikan.
Di kepolisian, KPK juga mendorong perbaikan sistem peningkatan karier serta sistem tindak lanjut pelaporan masyarakat agar tidak mengalami penundaan berlarut.
“Soal rekrutmen polisi, sebenarnya telah lumayan jauh lebih bagus,” kata Laode.
Laode juga menyoroti perlunya perbaikan sistem gaji yg proporsional buat polisi dan aparatur peradilan.
Ia menekankan pemanfaatan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) secara maksimal.
Baca juga: Ketua KPK: Pertumbuhan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tertinggi di Dunia
Kemudian, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) juga dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam mendorong efektivitas pencegahan korupsi.
Stranas PK mencakup tiga fokus pencegahan, merupakan perizinan dan tata niaga, keuangan negara dan penegakan hukum serta reformasi birokrasi.
Sumber: http://nasional.kompas.com
BanyumasRaya.com
