Banyumas Raya
JAKARTA, – Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) persoalkan proses rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap hasil perbaikan ketiga (DPThp 3) yg dikerjakan oleh Komisi Pemilihan Umum ( KPU).
Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menyebut ada sejumlah KPU kabupaten/kota yg tak melakukan rekapitulasi secara terbuka. Tiga provinsi itu adalah Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Kalimantan Utara.
Baca juga: KPU Gelar Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Pasca-Putusan MK
Hal ini disampaikan Afif dalam pertemuan pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Pemilu 2019 pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
“Paling tak ada tiga provinsi di Indoensia yg penetapannya di tingkat propinsi tak undang Bawaslu, tak undang peserta pemilu,” kata Afif di hadapan tamu undangan pertemuan di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (8/4/2019).
Afif mengatakan, seharusnya KPU mengutamakan keterbukaan proses rekapitulasi DPT. Sebab, hal ini utama dalam tahapan pemilu.
Baca juga: KPU Jaktim Catat Belasan Ribu DPT Tambahan, Didominasi Narapidana
Dikhawatirkan, seandainya tidak ada transparansi, ada sejumlah pihak yg tak terima dan mempersoalkan lebih jauh lagi.
“Saya tak ingin forum ini nanti disoal karena di dua titik tak ada peserta pemilu, tak ada Bawaslu dalam proses rekapnya,” ujarnya.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap hasil perbaikan ketiga atau DPThp 3.
Baca juga: TPS Bertambah, KPU Kebut Pengadaan Logistik Dalam Waktu Terbatas
Jumlah pemilih yg ditetapkan dalam DPThp 3 meningkat dibanding jumlah pemilih DPThp 2 menjadi 192.866.254.
Angka ini terdiri dari pemilih dalam negeri dan luar negeri.
“Jumlah total pemilih di dalam negeri 190.779.969 pemilih. Jumlah pemilih di luar negeri total 2.086.285 pemilih,” kata Ketua KPU Arief Budiman di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, (8/4/2019).
Sumber: http://nasional.kompas.com
BanyumasRaya.com
