Australia Larang Huawei Dan ZTE Pasok Perangkat 5G

Banyumas Raya

Jakarta – Dikhawatirkan bakal mengancam keamanan nasional, Australia melarang Huawei dan ZTE menyediakan perangkat bagi jaringan 5G yg mulai diluncurkan secara komersial pada tahun depan.

Dalam sebuah postingan di Twitter, Huawei menyatakan Pemerintah Australia menyampaikan kepada kedua produsen teknologi tersebut bahwa Huawei dan ZTE dilarang memasok perangkat teknologi 5G ke negara tersebut, meskipun Huawei memastikan bahwa perangkat mereka tak berpotensi mengancam keamanan nasional.

“Kami sudah diinformasikan oleh Pemerintah Australia bahwa Huawei dan ZTE dilarang memasok perangkat teknologi 5G ke negara tersebut. Ini sangat mengecewakan untuk konsumen. Huawei yaitu salah sesuatu produsen terdepan dalam jaringan 5G. Kami pun sudah memasok perangkat teknologi nirkabel yg aman dan nyaman untuk Australia selama hampir 15 tahun,” cuit Huawei Australia, seperti dilansir TechCrunch.

Baru-baru ini, Pemerintah Australia menerbitkan aturan keamanan baru buat penyedia teknologi 5G. Walaupun tak segera menyebut Huawei, ZTE, atau produsen teknologi lainnya yang berasal China, aturan itu secara tersirat menyinggung mereka dengan menyatakan bahwa ‘Pemerintah perlu mengkaji keterlibatan vendor yg kemungkinan menjadi subyek arahan ekstrayudisial dari pemerintahan asing yg bertentangan dengan hukum Australia, kemungkinan berisiko tak memberikan perlindungan terhadap jaringan 5G secara memadai dari akses atau interferensi tidak bertanggung jawab’.

Dalam aturan barunya, Australia menyatakan bahwa perbedaan cara 5G beroperasi dibandingkan jaringan sebelumnya sudah memunculkan ancaman baru buat keamanan nasional.

Khususnya, ketika jaringan itu menghilangkan pembatas antara jaringan inti dimana fungsi-fungsi sensitif seperti kendali akses dan data routing berlokasi, dengan spektrum atau frekuensi radio yg menghubungkan perangkat konsumen seperti laptop dan smartphone ke jaringan inti tersebut.

Sebelumnya, AS juga melarang penggunaan produk Huawei dan ZTE oleh institusi-institusi dan kontraktor pemerintah, enam tahun setelah laporan Kongres menyebut beberapa perusahaan tersebut sebagai ancaman keamanan.

Sumber: http://teknologi.inilah.com
BanyumasRaya.com