Pemerintah Indonesia secara resmi meluncurkan paket stimulus ekonomi baru dengan sandi “8+4+5” sebagai respons atas tekanan ekonomi dan berbagai tuntutan publik yang mengemuka beberapa waktu terakhir. Paket kebijakan yang terdiri dari 17 program ini dirancang untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 dan 2026, serta fokus pada penyerapan tenaga kerja. Langkah paling menonjol dari paket ini adalah gebrakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang menggelontorkan likuiditas sebesar Rp 200 triliun ke dalam sistem perbankan milik negara.
Menteri Keuangan Purbaya menjelaskan, dana sebesar Rp 200 triliun tersebut telah ditempatkan di bank-bank himbara (Himpunan Bank Milik Negara) per hari Jumat. Tujuan utamanya adalah untuk membanjiri sistem keuangan dengan likuiditas agar biaya dana (cost of money) menurun. “Saya duga bank BUMN pusing mau menyalurkan ke mana, tapi saya pikir dengan cara itu paling enggak kalau mereka belum bisa menyalurkan karena mereka punya uang lebih, dia enggak akan perang bunga lagi. Bunga akan cenderung turun,” ujar Purbaya.
Dengan langkah ini, pemerintah berharap bunga pinjaman dan bunga deposito dapat menurun, sehingga masyarakat yang memiliki uang tidak ragu untuk berbelanja, dan pengusaha yang ingin meminjam dana dari bank juga tidak ragu untuk melakukan ekspansi usaha.
Purbaya optimistis bahwa dampak dari gelontoran likuiditas ini akan mulai terasa dan mempercepat laju ekonomi dalam waktu enam bulan ke depan. Ia juga memastikan bahwa kebijakan ini tidak akan mengganggu kondisi keuangan negara, karena cadangan dana pemerintah di bank sentral berada di atas angka tersebut.
Rincian 17 Jurus Stimulus Ekonomi
Paket stimulus “8+4+5” ini merupakan respons pemerintah atas gejolak demonstrasi dengan tuntutan “17+8” serta “tujuh desakan aliansi ekonom”. Secara spesifik, paket ini dibagi menjadi tiga pilar utama:
1. Delapan Program Akselerasi Ekonomi 2025:
Pilar pertama ini mencakup program magang, perluasan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang ditanggung pemerintah (DTP), bantuan pangan, diskon iuran BPJS Jamsostek, program perumahan padat karya, percepatan deregulasi, dan program perkotaan.
Pilar pertama ini mencakup program magang, perluasan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang ditanggung pemerintah (DTP), bantuan pangan, diskon iuran BPJS Jamsostek, program perumahan padat karya, percepatan deregulasi, dan program perkotaan.
2. Empat Program Lanjutan 2026:
Pilar kedua berfokus pada keberlanjutan stimulus, yang terdiri dari perpanjangan PPh Final, stimulus pendapatan bagi pekerja di sektor pariwisata, stimulus untuk pekerja di industri padat karya, serta diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja bukan penerima upah.
Pilar kedua berfokus pada keberlanjutan stimulus, yang terdiri dari perpanjangan PPh Final, stimulus pendapatan bagi pekerja di sektor pariwisata, stimulus untuk pekerja di industri padat karya, serta diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja bukan penerima upah.
Sektor pariwisata, khususnya hotel, restoran, dan kafe (HOREKA), mendapat perhatian khusus karena sedang mengalami tekanan. Pemerintah menargetkan 482.000 pekerja pariwisata dapat menerima manfaat tambahan sebesar Rp 60.000 hingga Rp 400.000 per orang untuk menjaga daya beli.
3. Lima Program Penyerapan Tenaga Kerja:
Pilar ketiga merupakan program andalan untuk menciptakan lapangan kerja, yang meliputi Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, revitalisasi tambak di Pantura, modernisasi kapal nelayan, dan program perkebunan rakyat.
Untuk mendorong program Koperasi Desa Merah Putih, Menkeu Purbaya memberikan insentif khusus bagi perbankan. Bank yang menyalurkan likuiditas Rp 200 triliun tersebut ke koperasi ini akan mendapatkan diskon bunga dari pemerintah, dari sekitar 4% menjadi hanya 2%.
Pilar ketiga merupakan program andalan untuk menciptakan lapangan kerja, yang meliputi Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, revitalisasi tambak di Pantura, modernisasi kapal nelayan, dan program perkebunan rakyat.
Untuk mendorong program Koperasi Desa Merah Putih, Menkeu Purbaya memberikan insentif khusus bagi perbankan. Bank yang menyalurkan likuiditas Rp 200 triliun tersebut ke koperasi ini akan mendapatkan diskon bunga dari pemerintah, dari sekitar 4% menjadi hanya 2%.
Respons Positif Namun Dianggap Minimal
Ekonom dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai bahwa penyusunan paket stimulus dengan kode angka “8+4+5” merupakan cara menarik dari pemerintah untuk seolah-olah merefleksikan desakan dari masyarakat dan para ekonom. Namun, ia menggarisbawahi bahwa isi dari paket ini belum sepenuhnya menjawab seluruh tuntutan yang ada.
“Ini merupakan gester yang positif dari pemerintah bahwa pemerintah mendengar. Tetapi perlu saya garis bawahi, untuk yang terkait dengan ekonomi, beberapa sudah coba direspon walaupun masih sangat minimal,” kata Wijayanto.
Menurutnya, beberapa poin tuntutan yang direspons antara lain reformasi pajak yang adil melalui diskon pajak, kebijakan ketenagakerjaan melalui program penyerapan kerja, perbaikan alokasi anggaran untuk mengurangi ketimpangan, serta deregulasi kebijakan.
Namun, ia menegaskan bahwa semua itu sifatnya masih temporer dan belum mencukupi. Ia berharap akan ada program yang lebih masif ke depannya, terutama yang terefleksi dalam revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Gaya Agresif Purbaya dan Dilema Pertumbuhan
Langkah Menteri Keuangan Purbaya dinilai menandai sebuah era baru yang lebih agresif, berbeda dengan pendekatan “pruden dan disiplin” yang diusung oleh Menteri Keuangan sebelumnya, Sri Mulyani, selama 10 tahun terakhir.
Wijayanto melihat Purbaya ingin melakukan sebuah gebrakan dengan menggelontorkan likuiditas, sebuah ide yang sebenarnya sudah pernah muncul di era pemerintahan Jokowi jilid pertama namun tidak mendapat cukup dukungan.
Namun, kebijakan ini bukannya tanpa risiko. Wijayanto mengingatkan bahwa masalah utama perekonomian saat ini bukanlah kurangnya likuiditas di perbankan, melainkan lemahnya permintaan (demand). Sektor usaha, termasuk UMKM, cenderung menahan ekspansi karena situasi ekonomi yang dianggap belum kondusif.
“Yang dikhawatirkan justru growth tidak terjadi, tetapi prudensial fiskal itu sedikit kendor,” tegasnya. Dengan nilai paket yang disebut hanya sekitar Rp 16 triliun, dampaknya terhadap pertumbuhan maupun stabilitas dianggap sangat minimal.
Meskipun demikian, ia menyoroti komponen “plus 5” dari paket tersebut sebagai hal yang menarik, karena menyasar langsung kelompok masyarakat yang selama ini tertinggal, seperti nelayan dan petani.
Transmisi Kebijakan dan Kunci di Tangan Presiden
Salah satu keunggulan dari beberapa program dalam paket ini adalah kecepatannya untuk menetes langsung ke masyarakat (akar rumput). Program seperti potongan pajak, insentif, dan proyek padat karya (perbaikan rumah, jalan, dan irigasi) diyakini dapat langsung menciptakan lapangan kerja dan daya beli tanpa melalui proses tender yang panjang.
Wijayanto menekankan bahwa program-program ini bersifat produktif, bukan sekadar konsumtif, karena meningkatkan produktivitas masyarakat dalam jangka panjang.
Pada akhirnya, keberhasilan implementasi 17 program ini sangat bergantung pada kemauan politik (political will), tidak hanya dari para menteri terkait, tetapi juga dari pimpinan tertinggi, yaitu Presiden. Wijayanto berpendapat, political will paling utama datang dari Presiden Prabowo Subianto.
Ia menyarankan agar beberapa program utama presiden yang membutuhkan anggaran masif, seperti 80.000 Koperasi Merah Putih dan 3 juta rumah untuk rakyat, dapat dikalibrasi ulang skalanya. Menurutnya, langkah ini dapat menciptakan ruang fiskal (fiscal space) yang lebih sehat tanpa perlu melakukan manuver-manuver kreatif yang berisiko di masa depan.
“Kita harus pahami bahwa Pak Prabowo itu akan memimpin 5 tahun ke depan, bahkan 10 tahun, sehingga menurut saya tidak ada urgensinya untuk digeber di awal kalau ini menimbulkan masalah di tempat lain,” tutupnya, seraya menekankan pentingnya kualitas pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ketimbang sekadar fokus pada angka
