Banyumas Raya
JAKARTA, – Koalisi masyarakat sipil antikorupsi mengkritik komposisi panitia seleksi (Pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) yg ditunjuk Presiden Joko Widodo. Para aktivis menilai Pansel diisi orang-orang yg tak independen.
“Ada nuansa bahwa Presiden lebih mempertimbangkan harmoni dan kompromi kepentingan elite dalam lingkaran terdekatnya daripada upaya yg sungguh-sungguh buat memberantas korupsi,” ujar anggota koalisi Kurnia Ramadhana dalam siaran pers kepada , Sabtu (18/5/2019).
Menurut koalisi, Jokowi mengabaikan aspek rekam jejak yg dilihat dari integritas maupun sikap atau posisi anggota Pansel terhadap kelembagaan KPK.
Baca juga: Jokowi Bentuk Pansel Pimpinan KPK, Ini Nama-namanya
Selain itu, dua nama Pansel juga dianggap memiliki kedekatan dengan Mabes Polri. Hal ini memicu kecurigaan adanya kehendak buat mempertahankan kontrol elite kepolisian atas KPK.
Padahal, KPK dibentuk buat menjalankan fungsi triger buat penegak hukum lainnya.
“Dikhawatirkan, kepentingan ini bisa menganggu independensi KPK dalam memberantas korupsi,” kata Kurnia.
Menurut koalisi, semestinya momentum ini dimanfaatkan Jokowi buat melepaskan berbagai desakan dan kepentingan segelintir elite. Sebab, sikap akomodatif atas hal ini justru bisa mengancam agenda pemberantasan korupsi.
Koalisi masyarakat sipil yaitu gabungan sejumlah lembaga, merupakan Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparency International Indonesia, Pusako, Pukat UGM, YLBHI, MCW, KRPK, SAHDAR Medan, GAK Lintas Perguruan Tinggi, Banten Bersih, dan MaTA Aceh.
Sumber: http://nasional.kompas.com
BanyumasRaya.com
