Banyumas Raya
JAKARTA, – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menggelar rapat membahas pemindahan Ibu Kota Negara, Senin (6/5/2019).
Pertemuan terkait pemindahan Ibu Kota Negara berlangsung di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Pertemuan itu mengundang sejumlah kepala daerah yg wilayahnya masuk dalam pertimbangan menjadi ibu kota negara baru. Kepala daerah yg diundang yakni Gubernur Kalimantan Tengah, Gubernur Kalimantan Timur, Gubernur Kalimantan Barat dan Gubernur Sulawesi Barat.
Mereka meyakinkan pemerintah pusat buat memilih daerah mereka sebagai Ibu Kota baru.
Baca juga: Agar Tak Bebani APBN, Pemindahan Ibu Kota Disarankan Melibatkan Swasta
“Kalau di Sulbar lokasinya telah ada, tak merusak yg lain. Kita dorong bagi bagaimana kota ini dibangun dengan cepat dan mudah. Di sana ya tinggal beli peralatan saja,” kata Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar.
Gubernur Kalimantan Selatan Shabirin Noor tidak mau kalah. Di depan Menteri Bambang, ia menyebut bahwa kalimantan tidak cuma unggul dari segi geografis, namun juga sumber daya manusianya.
Ia menyebut Kalimantan Selatan memiliki penduduk yg ramah sehingga cocok bagi ibu kota baru.
“Kalimantan Selatan adalah salah sesuatu provinsi yg luar biasa baik dari sejarah maupun potensi alam dan potensi manusianya, manusia dalam pengertian masyarakatnya sangat terbuka dan menerima siapa saja yg tiba ke Kalimantan Selatan,” kata dia.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran mengemukakan, mulai menjamin ketersediaan yg dibutuhkan pemerintah pusat seandainya Ibu Kota benar-benar ada di wilayahnya. Ia menyebut ada tiga daerah di Kalimantan Tengah yg dapat menjadi lokasi ibu kota baru.
Baca juga: Teka-teki Ibu Kota Baru dan Bocoran Seorang Walikota di Kalimantan
“Kalau Presiden berkenan ada di tiga tempat. Di Palangkaraya, Kabupaten Mantingan, dan Gunung Mas. Kesiapan lahan, itu sampai kiamat mulai selalu ada. Mau dibangun apapun juga,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur juga diundang dalam rapat tersebut, namun berhalangan hadir. Kehadirannya diwakili oleh Bappeda setempat.
Wacana permindahan Ibu Kota Negara menguat setelah pada akhir April lalu, Presiden Joko Widodo menetapkan memindahkan Ibu Kota Negara ke luar Jawa. Namun, hingga ketika ini pemerintah masih mengkaji lokasi ibu kota baru.
Sumber: http://nasional.kompas.com
BanyumasRaya.com
